Faktual.news – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Pemerintah Indonesia telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang cukup masif. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memacu perputaran roda ekonomi nasional di penghujung tahun. Berbagai bentuk insentif, mulai dari potongan harga tiket transportasi hingga bantuan tunai bagi pekerja, telah disiapkan untuk menyambut lonjakan aktivitas masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa periode libur akhir tahun merupakan momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, pergerakan masyarakat selama masa Nataru memiliki dampak signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memberikan kemudahan mobilitas melalui diskon besar-besaran pada berbagai moda transportasi. Bagi masyarakat yang ingin pulang kampung menggunakan kereta api, tersedia diskon tiket sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi komersial yang dikelola PT KAI. Program ini dijadwalkan berlaku untuk masa perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, dengan target lebih dari satu juta penumpang.
Tidak hanya kereta api, sektor transportasi laut juga mendapatkan perhatian serius. PT Pelni akan memberikan potongan tarif hingga 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi. Selain itu, bagi pengguna jasa penyeberangan melalui PT ASDP Indonesia Ferry, pemerintah memberikan diskon 100 persen untuk biaya jasa kepelabuhanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi jutaan orang yang akan menyeberangi pulau.
Sektor penerbangan pun tidak ketinggalan. Melalui kombinasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan diskon biaya jasa bandara, masyarakat dapat menikmati potongan harga tiket pesawat domestik berkisar antara 11 hingga 12 persen. Stimulus ini ditargetkan dapat dinikmati oleh hampir 3,8 juta penumpang selama periode liburan.
Selain stimulus mobilitas, pemerintah juga fokus pada penguatan ekonomi rumah tangga melalui bantuan sosial. Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu per pekerja telah disiapkan untuk disalurkan pada kuartal keempat tahun 2026. Bantuan ini direncanakan diberikan secara sekaligus sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.
Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 triliun guna menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat. Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar daya beli mereka tetap terjaga di tengah fluktuasi harga pangan.
Menariknya, pemerintah juga berencana meluncurkan program inklusi keuangan berupa pembukaan rekening baru secara gratis dengan saldo awal Rp50 ribu. Program ini ditargetkan menjangkau 25,16 juta penduduk dewasa. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program rekening gratis ini masih dalam tahap pematangan regulasi dan harmonisasi data agar dapat terealisasi dengan tepat sasaran sebelum akhir tahun 2026.
