Faktual News – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menunjukkan keseriusan luar biasa dalam mengawal proyek strategis pembangunan Sekolah Rakyat. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengambil langkah drastis dengan memberhentikan beberapa pejabat di lingkungan kementeriannya demi memastikan proyek ini rampung sesuai target. Dody menegaskan, proyek ambisius ini ditargetkan tuntas pada Juni 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk tahun ajaran baru yang dimulai Juli di tahun yang sama.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5), Dody menyatakan keyakinannya, "Insyaallah selesai di Juni 2026." Ia menambahkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai 59 persen dan dipantau secara ketat setiap hari. Dengan capaian beberapa proyek yang mampu menunjukkan peningkatan 1-2 persen per hari, Dody optimistis 88 dari 93 proyek Sekolah Rakyat dapat diselesaikan tepat waktu.
Namun, Dody tak menampik adanya keterlambatan yang "agak di luar perkiraan saya," terutama mengingat kapasitas profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Ia menegaskan, "Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah." Akibat kondisi ini, Dody mengaku terpaksa mengambil tindakan tegas. "Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," ujarnya.
Menteri Dody mengungkapkan bahwa solusi-solusi percepatan yang ia tawarkan kerap tidak dijalankan secara serius oleh jajarannya. "Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," keluhnya.
Lebih lanjut, Dody menyayangkan adanya "pikiran lain" dari sebagian oknum di Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji di fase awal pembangunan. Ia bahkan menyebut proyek ini sempat "setengah mangkrak" akibat persoalan tersebut.
Proyek Sekolah Rakyat ini, menurut Dody, memiliki urgensi tinggi karena merupakan inisiatif strategis langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Dody meyakini bahwa pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mengatasi kemiskinan sekaligus mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Data Kementerian PU menunjukkan disparitas progres di berbagai daerah. Lima wilayah dengan progres pembangunan terendah meliputi Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Sementara itu, daerah yang mencatat progres tertinggi adalah Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan. Dody berkomitmen untuk terus mengawal ketat agar seluruh proyek dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
