Faktual.news – Pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan penyerapan anggaran negara di penghujung tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tengah menggenjot realisasi belanja negara dengan target yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp945,2 triliun dalam kurun waktu November hingga Desember saja.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah harus segera mempercepat penuntasan belanja prioritas. Langkah ini diambil agar manfaat dari penggunaan uang negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas sebelum pergantian tahun anggaran.

"Kami ingin memastikan uang rakyat digunakan secara optimal. Belanjanya harus cepat, namun aspek efisiensi tetap menjadi prioritas utama," tegas Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta.
Meskipun angka Rp945,2 triliun dalam dua bulan terdengar sangat masif, pakar ekonomi melihat hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Guru Besar Ekonomi Moneter dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menjelaskan bahwa secara historis, pola belanja pemerintah memang selalu mengalami lonjakan signifikan atau spike pada kuartal keempat.
Menurut Rahma, lonjakan ini biasanya dipicu oleh penyelesaian berbagai kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, serta pencairan termin pembayaran terakhir yang memang dijadwalkan pada akhir tahun. Namun, ia memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak terjebak dalam fenomena budget absorption syndrome atau sekadar mengejar habisnya anggaran tanpa memperhatikan kualitas.
"Kita harus bisa membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang memberikan dampak ekonomi optimal," ujar Rahma. Ia memperingatkan bahwa pengejaran target yang terburu-buru berisiko memicu inefisiensi, potensi mark-up, hingga penurunan kualitas proyek akibat minimnya pengawasan lapangan.
Di tingkat daerah, tantangan juga tidak kalah berat. Seringkali, dana Transfer ke Daerah (TKD) justru mengendap di perbankan daerah karena hambatan administrasi dan sikap hati-hati birokrasi. Untuk menyiasatinya, Rahma menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pos belanja non-fisik dan program perlindungan sosial.
"Penyaluran bantuan sosial, subsidi, atau jaring pengaman sosial jauh lebih cepat diserap dan memberikan dampak instan terhadap daya beli masyarakat kelas bawah di akhir tahun," tambahnya.
Selain itu, pemerintah disarankan untuk tidak memulai proyek fisik baru di ujung tahun yang berisiko mangkrak. Sebaliknya, prioritas harus diberikan pada penyelesaian pembayaran proyek tahun jamak (multi-years) yang progresnya sudah mencapai angka di atas 90 persen.
Untuk mengawal proses ini, penguatan pengawasan melalui satuan tugas khusus dari Kemenkeu, LKPP, dan BPKP sangat diperlukan. Pendampingan ini bertujuan agar birokrasi tidak merasa takut dalam mengeksekusi anggaran karena adanya kepastian hukum. Penggunaan sistem pembayaran digital juga diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang panjang, sehingga transaksi belanja operasional dapat berjalan lebih lincah dan transparan.


