faktual.news – Gejolak harga telur ayam terus menghantui peternak di berbagai daerah. Merespons kondisi ini, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan strategi jitu untuk menstabilkan harga, salah satunya dengan mendorong peningkatan penggunaan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan mampu menyerap kelebihan pasokan di pasar dan meringankan beban peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 Mei 2026. Surat tersebut merekomendasikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal di sekitar lokasi. Tak hanya itu, pembelian juga diwajibkan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah, yaitu Rp26.500 per kilogram.
Kementan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal stabilisasi harga demi memastikan peternak rakyat mendapatkan harga yang layak. Penurunan harga yang terjadi sebelumnya disinyalir akibat kombinasi peningkatan pasokan yang signifikan, perlambatan daya serap pasar, serta distribusi yang belum optimal di beberapa sentra produksi utama.
Rekomendasi Kementan ini mendapat respons positif dari BGN, yang kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026. Edaran tersebut secara eksplisit mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam menu MBG, pembelian dari peternak lokal, dan pengadaan yang patuh pada HAP.
Isu merosotnya harga telur ayam ini juga menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan pada Kamis (4/6). Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi erat dengan BGN untuk memperkuat penyerapan telur di daerah-daerah sentra produksi yang paling terdampak, seperti Jawa Timur, khususnya Blitar.
"Kemarin ada beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, di Blitar, harga telur itu kan turun. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur," jelas Budi.
Pemerintah juga membuka keran pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan lainnya saat harga anjlok. Langkah ini diambil untuk membantu penyerapan produksi sekaligus menjaga keseimbangan pasar. Budi menambahkan, pemerintah akan terus mengoptimalkan manajemen penyerapan melalui SPPG agar produk pangan strategis seperti telur, ikan, dan daging ayam dapat terserap lebih baik saat terjadi kelebihan pasokan di sentra produksi.
Di tingkat peternak, harga telur ayam terus merosot selama tiga bulan berturut-turut, bahkan menyentuh angka Rp20.600 per kilogram. Kondisi ini memicu ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Blitar Raya menggelar aksi unjuk rasa di Blitar, Jawa Timur, menyuarakan aspirasi dan meminta perlindungan pemerintah.
Koordinator Peternak Rakyat Blitar Raya Suyanto mengungkapkan bahwa harga telur di kandang saat ini hanya sekitar Rp20.600 per kilogram. Angka ini jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) mereka yang mencapai Rp23 ribu per kilogram, padahal HAP berada di kisaran Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram.
Derita peternak tak hanya soal harga jual yang anjlok, tetapi juga kenaikan biaya produksi, terutama pakan ternak. Suyanto menyebut harga pakan ayam kemasan 50 kilogram telah melonjak hingga Rp30 ribu per karung. Pakan yang sebelumnya Rp370 ribu kini naik menjadi Rp400 ribu, sementara yang tadinya Rp400 ribu kini mencapai Rp430 ribu per karung. Selain itu, harga jagung sebagai bahan baku utama pakan juga masih tinggi di kisaran Rp6.400-Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini memaksa sebagian peternak menjual aset pribadi demi mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Kekhawatiran peternak semakin bertambah dengan rencana masuknya pemodal asing di sektor peternakan ayam, yang dikhawatirkan akan semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
