faktual.news – Nilai tukar rupiah kembali mengguncang pasar, mencetak rekor pelemahan fantastis hingga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini sontak memicu kekhawatiran mendalam bagi sektor industri Tanah Air, terutama yang sangat bergantung pada aktivitas ekspor dan impor. Pada penutupan perdagangan Kamis lalu, rupiah terpuruk di angka Rp18.049 per dolar AS, melanjutkan tren kemerosotan yang dimulai sejak pecahnya konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada akhir Februari. Pertanyaan besar kini mengemuka: seberapa kuat industri Indonesia bertahan di tengah badai kurs ini?
Menurut Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, dampak pelemahan rupiah tidaklah seragam bagi semua pelaku usaha. Secara teoretis, para eksportir seharusnya diuntungkan karena konversi pendapatan dolar AS ke rupiah akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Namun, realitas di lapangan tak sesederhana itu. Banyak eksportir Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor, energi, mesin, suku cadang, hingga jasa logistik internasional yang semuanya dibayar dalam mata uang dolar.
"Keuntungan nyata hanya dirasakan oleh eksportir yang mayoritas bahan bakunya berasal dari lokal, memiliki biaya operasional dominan rupiah, dan permintaan globalnya tetap tinggi," jelas Josua. Sebaliknya, importir dan industri yang menyasar pasar domestik adalah pihak yang paling cepat merasakan tekanan. Biaya barang impor melonjak drastis, sementara kemampuan untuk menaikkan harga jual di pasar lokal terbatasi oleh daya beli masyarakat yang sedang lesu. Dampak awalnya, menurut Josua, lebih cenderung negatif terhadap margin keuntungan, arus kas, dan rencana produksi dibandingkan potensi manfaat ekspor. "Tekanan kurs, biaya energi, logistik, dan gangguan rantai pasok membuat prospek perdagangan menjadi tidak stabil dan surplus perdagangan berisiko menyempit," tambahnya.
Namun, ada secercah harapan dari sektor ekspor. Myrdal Gunarto, Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berpendapat bahwa sektor ini masih menunjukkan ketahanan yang baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat nilai ekspor Indonesia pada April mencapai US$25,30 miliar, melonjak 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Ini adalah performa industri yang patut diapresiasi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan," ujar Myrdal. Meski demikian, importir yang tidak memiliki strategi lindung nilai (hedging) akan menghadapi tekanan berat akibat depresiasi rupiah yang begitu cepat. Mereka diprediksi akan mengambil langkah efisiensi drastis demi menjaga profit margin.
Lalu, sektor mana saja yang paling rentan? Josua Pardede mengidentifikasi kelompok industri dengan kandungan impor tinggi sebagai yang paling terancam. Ini mencakup otomotif, kendaraan listrik, elektronik, farmasi, alat kesehatan, tekstil, alas kaki, industri kimia, plastik, besi baja, hingga mesin. Industri makanan dan minuman yang masih bergantung pada gandum, kedelai, susu, gula, dan bahan tambahan impor juga tak luput dari ancaman. Importir migas juga terpukul karena kenaikan kurs langsung mendongkrak biaya energi dalam rupiah, yang kemudian merambat ke ongkos transportasi dan produksi.
Di sisi lain, sektor komoditas ekspor seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), mineral, timah, dan beberapa produk hilirisasi masih memiliki "bantalan" dari penerimaan dolar AS. Meski begitu, mereka tetap dihadapkan pada risiko fluktuasi harga komoditas global, biaya pelayaran, hingga perubahan regulasi ekspor.
Berapa lama industri bisa bertahan? Daya tahan setiap industri sangat bervariasi, bergantung pada struktur biaya, kondisi keuangan, akses pembiayaan, dan kemampuan melakukan lindung nilai. Perusahaan besar dengan pendapatan dolar AS, bahan baku lokal, dan kontrak ekspor jangka panjang diperkirakan mampu bertahan lebih dari enam hingga dua belas bulan, bahkan sebagian bisa menikmati lonjakan pendapatan rupiah. Sebaliknya, importir murni dan industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor umumnya hanya memiliki waktu sekitar tiga hingga enam bulan sebelum terpaksa menaikkan harga, mengurangi impor, atau menunda ekspansi. Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang minim akses pembiayaan murah dan fasilitas lindung nilai, tekanan bisa terasa jauh lebih cepat, sekitar satu hingga tiga bulan, terutama jika rupiah terus melemah dan permintaan domestik ikut merosot.
