faktual.news – Indonesia mencatat deflasi tipis 0,14 persen secara bulanan pada Juli 2026. Angka ini sontak memicu perdebatan sengit: apakah penurunan harga ini sinyal positif bagi ekonomi atau justru alarm bahaya daya beli masyarakat yang kian lesu? Sementara itu, inflasi tahunan masih terjaga di level 2,88 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pemicu utama deflasi bulan lalu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami deflasi sebesar 0,89 persen. Kontribusi kelompok ini terhadap deflasi nasional mencapai 0,26 persen. Beberapa komoditas yang menjadi biang keladi penurunan harga antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, hingga jeruk. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, bawang merah menyumbang andil deflasi 0,11 persen, disusul cabai merah dan cabai rawit masing-masing 0,06 persen. Telur ayam ras dan tomat juga berkontribusi 0,03 persen, serta jeruk 0,02 persen.
Namun, di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah deflasi ini benar-benar pertanda baik atau justru menyembunyikan masalah yang lebih dalam?
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat deflasi Juli 2026 lebih dominan dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan komoditas, terutama hortikultura, akibat musim panen raya di berbagai sentra produksi. Ia menepis anggapan bahwa deflasi ini sepenuhnya cerminan pelemahan permintaan massal. "Jika deflasi ini murni karena lemahnya permintaan, tekanan harga seharusnya terlihat lebih luas, termasuk pada komponen inti. Namun, inflasi inti masih tumbuh 0,14 persen secara bulanan," terang Yusuf.
Yusuf menambahkan, inflasi tahunan yang stabil di 2,88 persen mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat di luar sektor pangan masih relatif solid. Kendati demikian, ia mengingatkan adanya kerentanan serius di tingkat produsen, khususnya para petani. Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 tercatat naik menjadi 127,84, Yusuf menilai kenaikan ini bersifat semu. Pasalnya, peningkatan NTP lebih disebabkan oleh penurunan indeks harga yang dibayar petani yang jauh lebih besar dibandingkan indeks harga yang mereka terima. "Ketika harga jual hasil panen anjlok di tingkat petani, daya beli riil mereka justru tergerus. Ini alasan mengapa deflasi akibat pasokan melimpah tidak boleh direspons secara pasif," tegas Yusuf.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusuf mendesak pemerintah agar mengevaluasi total skema perlindungan pendapatan petani saat panen raya hortikultura. Ia menyoroti minimnya fasilitas penyimpanan komoditas cepat busuk (cold storage) di daerah penghasil utama. Oleh karena itu, realisasi infrastruktur cold storage berbasis komunitas petani serta optimalisasi Sistem Resi Gudang khusus produk hortikultura menjadi keharusan. Tanpa langkah konkret ini, petani akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali panen melimpah. "Sinkronisasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) harus melampaui urusan stabilisasi harga konsumen. Fokusnya wajib digeser untuk menjamin batas bawah harga jual yang adil bagi produsen skala kecil," imbaunya.
Senada dengan Yusuf, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengakui deflasi ini memang dipicu oleh koreksi harga komoditas musiman. Namun, ia memperingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan ancaman pelemahan pendapatan masyarakat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri. "Deflasi Juli belum layak disebut tanda ekonomi lemah secara menyeluruh, tetapi ia juga tidak boleh dirayakan berlebihan karena tekanan pendapatan rumah tangga dan pasar kerja masih nyata," kata Syafruddin.
Syafruddin membeberkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Tekanan pendapatan ini paling parah memukul pekerja formal terdampak PHK, buruh industri padat karya, hingga rumah tangga kelas menengah bawah yang sangat bergantung pada upah bulanan. Dampak lanjutan dari PHK ini menjalar ke ekosistem ekonomi bawah, seperti ritel kecil, warung makan, hingga bisnis indekos. Ia mencontohkan kasus PHK 1.900 pekerja lokal oleh PT GNI di Morowali Utara yang terbukti merembet memukul usaha mikro di sekitar kawasan industri tersebut.
Oleh karena itu, Syafruddin mendorong pemerintah untuk memperkuat penyerapan hasil panen melalui Bulog dan BUMD agar harga di tingkat petani tidak jatuh, guna mencegah deflasi pangan berujung pada pelemahan ekonomi yang lebih dalam. "Intervensi di hilir harus berani dan terukur. Pemerintah tidak bisa membiarkan petani menanggung rugi sendirian saat pasokan melimpah, sementara di sisi lain distribusi antarwilayah masih sangat menantang," tegasnya.
Selain itu, pemerintah perlu membenahi ketimpangan logistik antardaerah yang amat tajam, seperti disparitas inflasi tahunan antara Papua Barat yang mencapai 5,47 persen dengan Papua Selatan yang hanya 1,46 persen. Syafruddin juga menekankan pentingnya percepatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan insentif untuk menekan biaya produksi industri. Mengingat Indeks Harga Produsen (IHP) kuartal II 2026 melonjak 5,62 persen secara tahunan, efisiensi biaya input dinilai mendesak agar dunia usaha tidak terus melakukan pengurangan tenaga kerja. Skema JKP perlu diperluas jangkauannya, tidak hanya sebagai bantalan tunai temporer, melainkan juga memfasilitasi pelatihan ulang (reskilling) yang terhubung langsung dengan sektor usaha yang masih tumbuh.
Dunia usaha, lanjut Syafruddin, membutuhkan relaksasi konkret pada beban operasional, seperti diskon tarif listrik industri atau penundaan kenaikan retribusi daerah. Jika biaya produksi terus melambung tinggi di tengah harga pasar yang tertekan, opsi efisiensi paling cepat yang diambil pengusaha adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. "Jika tekanan di tingkat produsen ini dibiarkan meluas tanpa bantalan kebijakan yang efektif, deflasi musiman hari ini bisa berbalik menjadi ancaman gelombang PHK baru yang makin menggerus daya beli riil masyarakat," pungkasnya.
