Faktual News – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengisyaratkan kesiapannya untuk mengambil peran strategis sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) segera setelah proses demutualisasi rampung. Langkah ini dipandang sebagai terobosan signifikan yang berpotensi mengubah lanskap pasar modal Tanah Air.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan minat tersebut saat ditemui di Wisma Danantara pada Jumat, 30 Januari 2026. "Kami di Danantara, dengan program demutualisasi yang akan diakselerasi ini, sangat terbuka. Ini adalah praktik umum di banyak negara, di mana sovereign wealth fund juga menjadi bagian dari bursa," jelas Rosan, menegaskan visi untuk bursa yang lebih inklusif dan modern.
Meski demikian, Rosan belum dapat mengonfirmasi detail lebih lanjut, termasuk apakah Danantara akan melantai di bursa melalui skema Penawaran Umum Perdana (IPO) atau berapa besaran nilai investasi yang akan digelontorkan. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pengkajian untuk menentukan struktur yang paling optimal sebelum keputusan final diambil. "Kita lihat nanti, struktur terbaik yang mana. Yang paling penting adalah keberanian kita untuk menjadi lebih baik dan lebih terbuka," imbuhnya.
Rosan turut menyoroti kontribusi signifikan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal. Hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar di BEI saat ini disumbang oleh entitas BUMN. "Jadi, kita juga ingin terus mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan memiliki tata kelola korporasi (governance) yang baik," paparnya.
Wacana demutualisasi BEI kembali mengemuka setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti beberapa kelemahan fundamental pasar modal Indonesia. Kritik utama meliputi rendahnya porsi saham free float yang belum mencapai 15 persen, serta minimnya transparansi kepemilikan saham. Kondisi ini dinilai berisiko memicu pembentukan harga yang tidak wajar dan mengurangi daya tarik investor global.
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah secara aktif mendorong demutualisasi sebagai bagian integral dari strategi pembenahan pasar modal nasional. Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa proses demutualisasi diharapkan dapat mulai bergulir tahun ini.
"Kemarin diumumkan bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Ini adalah transformasi struktural yang krusial untuk mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengurus bursa dengan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat," ujar Airlangga, menggarisbawahi pentingnya reformasi ini demi terciptanya pasar modal yang lebih sehat dan berintegritas.
Editor: Galih Pratama
