Faktual.news – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam peta ekonomi global, khususnya pada sektor industri halal. Meski menyandang status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia justru belum mampu mendominasi pasar sebagai produsen utama produk halal internasional. Fenomena ini menjadi sorotan tajam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam sebuah forum ekonomi yang berlangsung di Jakarta, Tito mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Menurutnya, daftar negara produsen produk halal terbesar di dunia justru dikuasai oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Ia memaparkan bahwa posisi puncak dalam rantai produksi halal dunia saat ini ditempati oleh Tiongkok, disusul oleh Brasil, India, Amerika Serikat, dan Rusia.

"Nomor satu Tiongkok, dua Brazil, tiga India, empat AS, lima Rusia. Jadi, negara-negara non-Muslim justru yang menguasai produksi halal," tegas Tito di hadapan para peserta Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang nyata. Indonesia, dengan segala potensi sumber daya alam dan jumlah konsumen Muslim yang masif, justru lebih banyak menempatkan diri sebagai pasar atau konsumen. Indonesia tercatat berada dalam jajaran negara dengan tingkat konsumsi produk halal tertinggi di dunia, bersanding dengan negara-negara seperti Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.
Tito menekankan bahwa pemerintah dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma dalam memandang produk halal. Ia meminta agar narasi halal tidak lagi hanya dipandang dari sudut pandang ideologi atau kewajiban agama semata. Jika hanya menggunakan pendekatan religius, maka potensi ekonomi yang sangat besar ini tidak akan tergarap secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Produk halal ini jangan kita terjemahkan sebagai narasi ideologis atau religius bahwa Muslim memang harus mencari makanan halal. Tidak. Narasi kita harus narasi pasar (market)," ujar Tito.
Menurutnya, dengan mengubah sudut pandang menjadi peluang bisnis dan pasar global, daerah-daerah di Indonesia yang penduduknya bukan mayoritas Muslim pun akan merasa tertarik untuk memproduksi barang bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan permintaan pasar dunia terhadap produk halal terus meningkat secara signifikan.
Selain menyoroti isu halal, forum tersebut juga membahas pentingnya optimalisasi potensi ekonomi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Wilayah ini memiliki kekayaan luar biasa di sektor kelautan, perikanan, pertanian, hingga pariwisata. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mempercepat pembangunan melalui hilirisasi industri. Dengan penguatan daya saing ekonomi, diharapkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton atau konsumen, melainkan menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.


