<strong>Faktual.news – </strong>Kebijakan pemerintah terkait penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung sempat memicu kegaduhan di kalangan pelaku usaha tani. Muncul kekhawatiran bahwa aturan tersebut akan membatasi ruang gerak petani dalam menentukan harga jual hasil panen mereka. Namun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi petani untuk menjual jagung dengan harga di atas ketentuan HPP. Menurutnya, HPP bukanlah plafon atau batas atas harga jual, melainkan jaring pengaman yang wajib dijalankan oleh Perum Bulog. Fungsi utama dari HPP adalah untuk melindungi petani agar tidak mengalami kerugian saat harga pasar sedang anjlok, terutama pada masa panen raya.

"Tidak ada pemerintah yang melarang petani menjual dengan harga di atas HPP. Yang memiliki kewajiban untuk membeli sesuai harga tersebut adalah Bulog. Jadi, ketika harga pasar sedang tinggi, Bulog bisa berhenti menyerap sementara, dan pihak swasta yang akan mengambil peran dalam pembelian," jelas Hermawan dalam sebuah pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta.
Secara teknis, aturan mengenai HPP jagung ini telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa HPP jagung pipilan kering di tingkat petani minimal berada di angka Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18-20 persen. Sementara itu, untuk pembelian dalam kemasan dengan standar kualitas tertentu (kadar air maksimal 14 persen), Bulog wajib membeli di harga Rp6.400 per kilogram.
Klarifikasi ini menjadi sangat penting karena sebelumnya sempat beredar isu bahwa pedagang enggan membeli jagung di atas harga pemerintah karena takut terkena sanksi pidana. Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember, Jumantoro, mengakui bahwa keresahan ini sempat nyata di lapangan. Ia menyebut adanya persepsi keliru bahwa menjual di atas HPP bisa berujung pada ancaman penjara.
"Kami sempat khawatir surat edaran tersebut menimbulkan polemik. Ada informasi bahwa pedagang takut membeli karena ancaman sanksi. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Bapanas, kami merasa lebih tenang. Ternyata ketakutan itu hanya karena salah persepsi," ungkap Jumantoro.
Senada dengan Bapanas, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, juga menekankan bahwa pengawasan dan penindakan hukum terhadap manipulasi harga pangan tidak menyasar petani kecil atau pedagang lokal. Sasaran utama dari sanksi tegas tersebut adalah para distributor besar dan produsen yang sengaja mempermainkan harga untuk merusak tata niaga pangan.
Hingga pertengahan November 2026, Bulog tercatat telah menyerap sebanyak 240,7 ribu ton jagung produksi dalam negeri. Langkah penyerapan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat produsen sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap terjaga. Dengan adanya kejelasan aturan ini, diharapkan petani dapat kembali fokus pada produktivitas tanpa dihantui ketakutan akan sanksi hukum saat harga pasar sedang menguntungkan.


