Close Menu
Faktual News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Petani Jagung Bebas Jual Harga Tinggi

    18-11-2026 - 08.56

    Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru

    18-11-2026 - 08.21

    Program Makan Bergizi Gratis Serap Ikan Lokal

    18-11-2026 - 05.55
    FacebookX (Twitter)Instagram
    Faktual NewsFaktual News
    • Home
    • Olahraga
      • Sepakbola
      • Esports
    • Dunia
    Trending
    • Petani Jagung Bebas Jual Harga Tinggi
    • Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru
    • Program Makan Bergizi Gratis Serap Ikan Lokal
    • Revolusi Digital QRIS Makin Merata
    • Inovasi Nutrisi Ibu ProtaBumin Raih Penghargaan
    • Strategi Baru Tingkatkan Gizi Anak Lewat Ikan
    • Nasib Dana Pesangon Pekerja di Ujung Tanduk
    • Nasib Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
    Faktual News
    Home - Market - Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru
    Market

    Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru

    18-11-2026 - 08.2102 Mins Read0
    polemik dana cadangan pesangon baru

    Faktual.news – Rencana pemerintah yang mewajibkan pengusaha untuk menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah tengah memicu gelombang diskusi hangat dari kalangan pelaku usaha. Kebijakan ini diprediksi akan membawa perubahan besar pada struktur keuangan perusahaan di Indonesia, terutama terkait pengelolaan arus kas dan likuiditas operasional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menekankan bahwa aspek paling krusial dalam kebijakan ini adalah desain mekanisme pengelolaannya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa penunjukan lembaga pengelola tidak menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang sudah eksis saat ini.

    Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru
    Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

    "Kita perlu memastikan tidak ada duplikasi kewajiban dengan program yang sudah berjalan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Shinta saat memberikan keterangan kepada faktual.news. Ia juga menambahkan bahwa banyak perusahaan saat ini telah memiliki program dana pensiun mandiri melalui DPPK maupun DPLK.

    Shinta menilai perlunya harmonisasi yang mendalam antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada daripada membangun sistem baru yang berisiko tidak efisien.

    "Evaluasi desain kebijakan harus mencakup efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, hingga akuntabilitas. Fokus utamanya harus pada perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha," tegasnya.

    Senada dengan APINDO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons yang lebih berhati-hati. Meski mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjamin hak pekerja, terutama saat perusahaan mengalami restrukturisasi atau kesulitan keuangan, Kadin menyoroti dampak ekonomi makronya.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa, memperingatkan bahwa kewajiban setoran berkala ini dapat mengganggu stabilitas arus kas perusahaan. Dana yang selama ini dialokasikan untuk bahan baku, operasional, hingga ekspansi bisnis, nantinya harus dialihkan ke lembaga pemerintah.

    "Jika seluruh perusahaan diwajibkan menyetor secara berkala, akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas. Hal ini berpotensi menekan likuiditas, terutama bagi sektor padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas," jelas Erwin.

    Erwin mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan aturan ini secara pukul rata, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala usaha dan karakteristik industri masing-masing.

    Sebagai informasi, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan untuk menjamin hak pekerja saat terjadi PHK. Perusahaan diberikan tenggat waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Namun, hingga saat ini, aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan teknis pelaksanaan dan lembaga pengelolanya masih dalam tahap penggodokan.

    Ikuti Kami di Google News
    Share.FacebookTelegramWhatsAppCopy Link
    Putrawan Dian
    Putrawan Dian

      kontributor Faktual News yang mengkhususkan diri dalam pelaporan kategori Market dan Ekonomi Makro. Ia menyajikan analisis mendalam mengenai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, dan kebijakan moneter yang memengaruhi pasar keuangan.

      Baca Juga

      Petani Jagung Bebas Jual Harga Tinggi

      18-11-2026 - 08.56

      Program Makan Bergizi Gratis Serap Ikan Lokal

      18-11-2026 - 05.55

      Revolusi Digital QRIS Makin Merata

      18-11-2026 - 05.20

      Inovasi Nutrisi Ibu ProtaBumin Raih Penghargaan

      18-11-2026 - 02.55

      Strategi Baru Tingkatkan Gizi Anak Lewat Ikan

      18-11-2026 - 02.20

      Nasib Dana Pesangon Pekerja di Ujung Tanduk

      17-11-2026 - 23.55
      Add A Comment
      Leave A ReplyCancel Reply

      Recent Posts

      • Petani Jagung Bebas Jual Harga Tinggi
      • Polemik Dana Cadangan Pesangon Baru
      • Program Makan Bergizi Gratis Serap Ikan Lokal
      • Revolusi Digital QRIS Makin Merata
      • Inovasi Nutrisi Ibu ProtaBumin Raih Penghargaan

      Recent Comments

      Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

      Archives

      • November 2026
      • Oktober 2026
      • September 2026
      • Agustus 2026
      • Juli 2026
      • Juni 2026
      • Mei 2026
      • April 2026
      • Maret 2026
      • Februari 2026
      • Januari 2026
      • Desember 2025
      • November 2025
      • Oktober 2025
      • September 2025
      • Agustus 2025
      • Juli 2025
      • Juni 2025
      • Mei 2025
      • April 2025

      Categories

      • Dunia
      • Esports
      • Market
      • Olahraga
      • Sepakbola
      Faktual News
      • Home
      • Redaksi
      • Pedoman Media Siber
      • Privacy Policy
      • Disklaimer
      • Kontak
      • Tentang Kami
      © 2026 faktual.news | KR Network

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.