Faktual.news – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam sebuah momentum bersejarah bagi sektor properti nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi mengundang Kepala Negara untuk menghadiri prosesi akad massal bagi 71 ribu unit rumah subsidi yang akan digelar di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026 mendatang.
Meski seremoni utama akan dipusatkan di Malang, Maruarar menjelaskan bahwa puluhan ribu unit hunian yang diakadkan tersebut sebenarnya tersebar di berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia. Malang dipilih sebagai lokasi strategis untuk melakukan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat yang telah menantikan kepastian hunian layak.
"Pada tanggal 17 Desember nanti, kami mengundang Pak Presiden ke Malang untuk prosesi akad rumah subsidi sebanyak 71 ribu unit yang tersebar di berbagai titik di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Ara tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat, Rabu.
Langkah besar ini tidak lepas dari tren positif yang tengah melanda pasar perumahan subsidi. Maruarar mencatat adanya lonjakan signifikan dalam transaksi pembelian rumah dalam tiga bulan terakhir. Menurutnya, geliat ekonomi di sektor perumahan ini merupakan buah manis dari kolaborasi strategis antara Kementerian PKP dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu kunci utama keberhasilan ini adalah adanya kebijakan pelonggaran terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kebijakan tersebut memberikan napas baru bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala masalah administrasi perbankan. Ada dua poin krusial dalam optimalisasi SLIK ini. Pertama, proses pelaporan data kredit yang telah lunas kini dipercepat, yakni maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan, sehingga status debitur menjadi lebih aktual.
Kedua, OJK telah menyesuaikan ambang batas (threshold) rekam jejak tunggakan. Kini, informasi tunggakan yang menjadi hambatan hanya akan dihitung jika nominalnya di atas Rp1 juta secara kumulatif berdasarkan nomor identitas. "Kami sangat berterima kasih kepada Ketua OJK atas kebijakan ini. Akses bagi calon pembeli rumah subsidi kini jauh lebih terbuka berkat penyesuaian SLIK tersebut," tambah politikus Gerindra ini.
Lebih lanjut, Ara menyoroti prestasi gemilang yang dicapai di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika menilik sejarah selama 15 tahun terakhir, rekor serapan rumah subsidi sebelumnya berada di angka 228 ribu unit pada tahun 2023. Namun, di era pemerintahan saat ini, angka tersebut berhasil dipatahkan dengan pencapaian rekor baru mencapai 278 ribu unit pada tahun 2025.
"Hanya dalam waktu singkat, kita berhasil melampaui pencapaian tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ada kenaikan sekitar 50 ribu unit dibandingkan rekor sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat," pungkasnya.
