Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis untuk mengamankan masa depan ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan sawah secara masif. Berdasarkan data terbaru, pemerintah mencatat adanya usulan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 6,46 juta hektare. Angka fantastis ini mencakup sekitar 87,97 persen dari total keseluruhan Lahan Baku Sawah (LBS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Upaya pengamanan lahan ini menjadi topik utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (11/11). Pertemuan penting tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam forum tersebut, pemerintah menekankan bahwa penetapan LP2B bukan sekadar angka administratif, melainkan fondasi utama untuk memperkuat swasembada pangan dan menjaga stabilitas produksi pertanian di tengah tantangan global.
Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, total usulan lahan sawah yang akan dilindungi mencapai 6.463.007 hektare. Jika dibandingkan dengan total Lahan Baku Sawah nasional yang sebesar 7.346.470 hektare, maka mayoritas lahan produktif Indonesia kini tengah dalam proses pengamanan hukum agar tidak beralih fungsi.
Secara administratif, progres ini menunjukkan tren positif di tingkat daerah. Dari total 509 kabupaten dan kota di Indonesia, sebanyak 486 daerah tercatat telah berhasil memenuhi standar minimal penetapan LP2B, yakni sebesar 87 persen dari total LBS di wilayah mereka. Hal ini menandakan kesadaran pemerintah daerah dalam menjaga ruang terbuka hijau untuk sektor pertanian mulai meningkat.
Meski demikian, tantangan masih membayangi di beberapa wilayah. Saat ini, masih terdapat tiga provinsi yang sedang berpacu dengan waktu untuk memenuhi ambang batas minimal tersebut. Ketiga provinsi tersebut adalah Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten dengan 84,73 persen, dan Papua dengan angka 78,02 persen. Menariknya, pada awal September 2026 lalu, terdapat tujuh provinsi yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Namun, berkat koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah provinsi yang belum memenuhi standar kini menyusut menjadi hanya tiga wilayah saja.
Menanggapi dinamika ini, Zulkifli Hasan memberikan peringatan keras mengenai risiko alih fungsi lahan. Menurutnya, jika lahan sawah yang produktif terus-menerus berubah menjadi kawasan industri atau pemukiman, maka kapasitas produksi pangan nasional akan berada dalam ancaman serius. Perlindungan lahan sawah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan penataan ruang di masa depan.
Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan bahwa perlindungan lahan ini juga bertujuan untuk menjaga nilai investasi infrastruktur irigasi yang telah dibangun pemerintah. Dengan menjaga lahan tetap produktif, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana pengairan dapat memberikan hasil maksimal bagi petani. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan dan tidak bergantung pada impor di masa mendatang.
