Faktual.news – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan tajeg setelah Pemerintah Singapura melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pimpinan perusahaan kelapa sawit asal Indonesia. Menanggapi langkah tegas dari Negeri Singa tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memberikan respons positif terkait upaya penyelesaian isu lingkungan ini.
Rosan menilai bahwa tindakan otoritas Singapura merupakan langkah konstruktif untuk memastikan masalah karhutla dapat ditangani secara transparan dan tuntas. Menurutnya, transparansi dalam menangani isu lingkungan sangat krusial bagi hubungan kedua negara. "Jika kita melihat ini, ini adalah sesuatu yang positif agar masalah seperti karhutla dan isu lainnya dapat diselesaikan dengan baik," ujar Rosan saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat.
Di tengah ketegangan isu lingkungan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai dampak investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dari Singapura ke Indonesia. Namun, Rosan menegaskan bahwa hubungan ekonomi kedua negara tetap solid. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Singapura melalui Balakrishnan menyatakan bahwa komitmen investasi mereka terhadap Indonesia tetap terbuka lebar. Rosan menambahkan bahwa Indonesia dan Singapura justru tengah bersiap untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama di sektor ekonomi dan investasi. Ia juga menekstrasikan sikap terbuka pemerintah Indonesia terhadap masukan maupun umpan balik dari pihak Singapura demi menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan.
"Saya sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan feedback dari mereka, begitu juga sebaliknya. Kita ingin memberikan masukan agar kolaborasi ini bisa memperkuat kepentingan kedua belah pihak secara adil," tambah Rosan.
Sebagai informasi, pertemuan dengan pemerintah Singapura ini melibatkan delapan pimpinan perusahaan kelapa sawit besar Indonesia, di antaranya Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, hingga Sinar Mas Group. Mereka bertemu dengan jajaran pejabat tinggi Singapura, termasuk Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong dan Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam.
Dalam prosesnya, K. Shanmugam menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut wajib menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup aspek operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok. Investigasi akan dipimpin oleh panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura.
Menariknya, seluruh biaya operasional investigasi ini akan dibebankan kepada perusahaan yang sedang dinilai. Shanmugam menegaskan bahwa tujuan utama dari proses penilaian ini bukanlah untuk mencari pihak yang bersalah demi kepentingan politik, melainkan untuk membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik pembakaran lahan.
