Faktual.news – Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia mulai tancap gas dalam memperkuat posisi tawar di kancah internasional. Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun struktur ekonomi domestik yang lebih tangguh dan kompetitif guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang kian tidak menentu.
Melalui integrasi perluasan akses pasar global dan percepatan transformasi digital, pemerintah menargetkan masuknya investasi berkualitas tinggi ke tanah air. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional dan agenda digitalisasi yang dijalankan bukan sekadar formalitas, melainkan bertujuan langsung untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Salah satu pencapaian strategis yang patut diacungi jempol adalah keberhasilan Indonesia dalam menuntaskan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan ini merupakan inisiatif besar yang digagas sejak masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Jika diimplementasikan sepenuhnya, kerangka kerja sama ini diproyeksikan mampu melipatgandakan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN hingga mencapai angka US$2 triliun pada tahun 2030. Menariknya, Indonesia diprediksi akan memegang porsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan tersebut.
Selain fokus pada ekonomi digital, pemerintah juga tengah mengawal tiga perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA)/CEPA yang sangat strategis. Ketiga perjanjian tersebut meliputi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Berdasarkan analisis dampak, IEU-CEPA memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekspor Indonesia hingga US$10,9 miliar. Sementara itu, I-CA CEPA diprediksi menyumbang US$1,6 miliar, dan I-EAEU FTA dapat meningkatkan nilai ekspor sebesar US$2,2 miliar hingga US$2,89 miliar. Saat ini, perundingan IEU-CEPA sudah memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa. Pemerintah menargetkan proses ratifikasi selesai pada semester II 2026 agar implementasi penuh dapat dimulai pada awal 2027.
Langkah diplomasi ekonomi ini juga diperkuat dengan upaya aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berstatus calon anggota resmi, Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk mempercepat Peta Jalan Aksesi menuju keanggotaan penuh pada tahun 2028.
Di sisi lain, pemerintah juga sangat serius menggarap potensi teknologi tinggi, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Indonesia telah resmi menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) di Shanghai. Pemanfaatan AI ini diharapkan dapat menyentuh sektor-sektor vital seperti pertanian modern, transisi energi terbarukan, hingga layanan kesehatan.
Saat ini, ekonomi digital Indonesia telah menyentuh angka US$130 miliar dan diproyeksikan akan melonjak hingga US$300 miliar dengan bantuan teknologi AI. Untuk mendukung ambisi ini, pemerintah tengah menyiapkan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2030 melalui berbagai program pelatihan upskilling di bidang data science dan cybersecurity. Sinergi antara diplomasi global yang agresif dan transformasi digital yang inklusif ini diharapkan mampu membawa Indonesia melompat menjadi negara berpendapatan tinggi.
