faktual.news – Letusan Gunung Anak Krakatau pada Sabtu pagi di perairan Selat Sunda bukan sekadar fenomena alam biasa. Abu vulkanik yang menyebar luas hingga Banten, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan telah memicu kekhawatiran serius. Ribuan penerbangan terpaksa dibatalkan, mengganggu perjalanan ratusan ribu penumpang. Kini, pertanyaan besar muncul: seberapa jauh dampak berantai erupsi ini akan mengguncang perekonomian Indonesia? Apakah sektor pariwisata, logistik, hingga harga kebutuhan pokok akan ikut terimbas?
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan bahwa dampak letusan Anak Krakatau tidak berhenti pada gangguan penerbangan semata. Ia memprediksi gelombang kejut ekonomi akan merambat ke berbagai sektor vital.
Sektor pariwisata, perhotelan, restoran, transportasi, agen perjalanan, perdagangan ritel, jasa acara, hingga UMKM di destinasi wisata adalah yang paling cepat merasakan dampaknya. Pembatalan perjalanan wisatawan secara langsung mengikis transaksi harian. "Ketika turis menunda kunjungan, tingkat hunian hotel anjlok, pesanan makanan berkurang drastis, armada wisata terpaksa tidak beroperasi, dan para pekerja harian kehilangan mata pencarian," jelas Syafruddin. Ia menambahkan, usaha dengan beban biaya tetap tinggi namun sangat bergantung pada arus kas harian akan menjadi yang paling rentan, di mana gangguan beberapa hari saja bisa memicu krisis likuiditas.
Di ranah logistik, gangguan terlihat jelas akibat pembatalan penerbangan, perubahan rute, dan penumpukan barang di moda transportasi alternatif. Kargo udara yang mengangkut komoditas bernilai tinggi, mudah rusak, obat-obatan, komponen manufaktur, dan kiriman ekspres menjadi sangat sensitif terhadap situasi ini. "Saat ruang udara ditutup, barang-barang beralih ke jalur darat atau laut, yang berarti waktu tempuh bertambah, biaya penyimpanan melonjak, dan jadwal produksi bisa terganggu," ungkapnya. Gangguan singkat mungkin masih bisa diatasi dengan stok dan fleksibilitas jaringan, namun jika berlarut-larut, biaya logistik akan membengkak, dan usaha kecil dengan modal kerja terbatas akan terpukul paling keras.
Syafruddin menyoroti kelompok masyarakat paling rentan, yaitu pekerja harian, pengemudi, pedagang kecil, pemandu wisata, staf restoran, pemilik homestay, nelayan wisata, dan UMKM. "Mereka tetap harus menanggung cicilan, sewa, dan kebutuhan rumah tangga meskipun pelanggan menghilang," katanya. Kerugian ekonomi, menurutnya, tidak hanya diukur dari kerusakan aset, melainkan juga dari hilangnya pendapatan masyarakat dan pelaku usaha.
Mengenai potensi inflasi, Syafruddin berpendapat bahwa gangguan transportasi yang hanya berlangsung beberapa hari belum tentu memicu inflasi nasional. Namun, kenaikan harga lokal dan komoditas tertentu tetap perlu diwaspadai, terutama jika pasokan terlambat dan ongkos angkut meningkat. "Tekanan harga akan lebih kuat terasa pada pangan segar, obat-obatan, barang bernilai tinggi, serta wilayah yang sangat bergantung pada konektivitas udara," paparnya. Jika gangguan cepat mereda, kenaikan harga cenderung bersifat sementara. Namun, penutupan bandara yang berulang dapat mendorong perusahaan mencari rute yang lebih mahal dan menambah stok, yang pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen.
Dalam jangka pendek, dampak nasional diperkirakan masih terbatas jika situasi cepat pulih. Namun, efek sektoral dan regional bisa sangat signifikan. "Ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi bukan satu episode abu vulkanik, melainkan kegagalan untuk menjadikan kejadian berulang ini sebagai pembelajaran institusional," tegasnya. Jangka panjang, letusan berulang dapat menaikkan biaya asuransi, logistik, dan premi risiko bagi destinasi wisata serta investor. Sebaliknya, perbaikan sistem peringatan dini, diversifikasi rute, dan ketahanan infrastruktur dapat meminimalkan dampak permanen.
Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Syafruddin mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan informasi dari PVMBG, BMKG, AirNav, bandara, pelabuhan, maskapai, dan pemerintah daerah. Ketersediaan jalur transportasi alternatif juga harus disiapkan, sementara UMKM dan pekerja informal yang terdampak perlu mendapatkan dukungan sementara yang terarah. "Ukuran keberhasilan bukan sekadar bandara kembali dibuka, melainkan seberapa cepat arus manusia, barang, pendapatan, dan kepercayaan pulih tanpa menciptakan beban fiskal permanen," pungkas Syafruddin.
