faktual.news – Fenomena pagar tinggi yang kini banyak menghiasi sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Surabaya, belakangan menjadi sorotan publik. Kehadiran pagar-pagar ini memicu beragam spekulasi, namun kini terungkap alasan di baliknya. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, akhirnya angkat bicara mengenai tren yang terlihat di lokasi seperti Mal Kota Kasablanka.
Alphonzus menjelaskan, langkah pemasangan pagar ini sejatinya bertujuan untuk mengelola dan menertibkan pergerakan pengunjung. Tanpa pembatas, ia menyebut, pengunjung bisa keluar masuk dari berbagai titik yang justru berisiko tinggi terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas di sekitar area mal. Menurutnya, pemasangan pagar bukan hal baru; banyak pusat perbelanjaan yang sudah menerapkan sistem ini sejak awal pembangunan.
Lebih lanjut, Alphonzus menambahkan bahwa pagar-pagar ini juga berfungsi sebagai benteng pengaman, khususnya bagi mal-mal yang berada di pusat kota atau area yang kerap menjadi lokasi demonstrasi. Dengan demikian, pagar besi tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam strategi keamanan pengelola. Tren ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga merambah kota lain seperti Surabaya, di mana mal-mal besar di bawah Pakuwon Group seperti Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall turut memasang pagar serupa.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menyoroti fenomena tersebut. Ia menduga pemasangan pagar ini didasari oleh kekhawatiran akan situasi keamanan. Namun, Pramono berencana meminta pihak pengelola mal untuk mempertimbangkan kembali dan membongkar pagar-pagar tersebut. Menurutnya, kecemasan yang berlebihan justru dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif. Untuk menjamin stabilitas keamanan di Ibu Kota, ia menegaskan terus berkoordinasi erat dengan TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya.
Senada dengan pemerintah daerah, pihak kepolisian juga memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan terkendali. Kepala Bidang Humas Polda Metro, Komisaris Besar Budi Hermanto, menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berada dalam kendali penuh dan tidak ada ancaman penjarahan seperti yang dikhawatirkan. Budi menambahkan, hingga kini Polda Metro belum menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi massa. Meski demikian, Direktorat Reserse Siber Polda Metro terus aktif memantau berbagai konten atau ajakan aksi yang beredar di media sosial.
