faktual.news – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas memberikan angin segar bagi para petani di seluruh Indonesia. Pemerintah, melalui komitmen kuatnya, memastikan harga gabah petani tidak akan pernah jatuh di bawah angka Rp6.500 per kilogram. Jaminan ini disampaikan Zulhas saat berinteraksi langsung dengan para petani dalam kegiatan Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu lalu.
Untuk merealisasikan janji tersebut, pemerintah telah menyiapkan strategi matang melalui skema penyerapan hasil panen oleh koperasi. Zulhas menjelaskan bahwa jika harga gabah di pasaran menunjukkan tren penurunan hingga di bawah batas Rp6.500, maka koperasi yang dibentuk pemerintah akan segera mengambil alih pembelian. Dengan demikian, fluktuasi harga yang merugikan petani dapat dihindari secara efektif.
Ketua Umum PAN ini menegaskan bahwa ketika sistem koperasi telah beroperasi optimal, petani memiliki opsi untuk menjual gabahnya ke koperasi dengan harga yang telah ditetapkan. Namun, jika pasar menawarkan harga yang lebih tinggi, petani tentu dipersilakan untuk menjual hasil panennya ke pihak lain. Ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus perlindungan bagi kesejahteraan petani.
Zulhas mengungkapkan bahwa ia secara rutin berkeliling ke berbagai daerah. Kunjungan ini merupakan bagian dari mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal implementasi program pangan strategis, termasuk memastikan stabilitas harga gabah. "Setiap minggu, saya diperintahkan Bapak Presiden untuk berkeliling Indonesia, memastikan harga gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ujarnya.
Selain fokus pada harga gabah, Zulhas juga aktif memantau kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Ia memastikan bahwa pasokan pupuk nasional saat ini berada dalam kondisi sangat aman. Bahkan, produksi pupuk disebut-sebut melebihi kebutuhan domestik, sehingga pemerintah memiliki cadangan yang melimpah, mencapai lebih dari satu juta ton secara nasional.
Data terakhir hingga 9 Juni 2026 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,3 juta ton. Angka ini setara dengan sekitar 44 persen dari total alokasi nasional yang mencapai 9,8 juta ton. Dari total alokasi tersebut, mayoritas atau sekitar 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sementara sisanya sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton dialokasikan untuk sektor perikanan.
