Faktual.news – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah melakukan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat akar rumput. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya sinergi yang solid antara manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pengurus koperasi, hingga perangkat desa dan kelurahan. Langkah ini diambil guna memastikan program koperasi tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.
Instruksi tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam agenda dialog interaktif bertajuk "Sapa Manajer KDKMP" yang diikuti oleh sekitar 26 ribu manajer dari seluruh penjuru Indonesia pada Senin (26/10). Forum ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah untuk memantau langsung implementasi program di lapangan sekaligus menjaring berbagai hambatan yang dialami oleh para pengelola.
Dalam sesi dialog tersebut, sejumlah manajer yang berasal dari wilayah Banyumas, Kediri, hingga Blitar mengutarakan tantangan nyata yang mereka hadapi. Masalah utama yang mencuat adalah ketidakkonsistenan pasokan barang kebutuhan pokok serta keterbatasan biaya operasional untuk menjalankan roda koperasi. Keluhan-keluhan ini langsung dicatat oleh Menko Pangan sebagai bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah.
"KDKMP adalah program baru dengan tanggung jawab yang sangat besar. Tentu akan ada tantangan dalam pelaksanaannya. Saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer di lapangan, mencatat setiap kendala yang ada, dan memastikan adanya evaluasi serta tindak lanjut secara rutin," tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana menggelar rapat evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan operasional KDKMP. Hal ini dilakukan agar setiap kendala yang dilaporkan oleh manajer tidak hanya berhenti di meja laporan, melainkan mendapatkan solusi yang cepat dan tepat. Dalam struktur organisasinya, manajer memegang tanggung jawab operasional harian, sementara kepala desa atau lurah bertindak sebagai pengawas untuk memastikan transparansi.
Zulkifli menjelaskan bahwa KDKMP memiliki peran ganda yang sangat vital. Pertama, sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam penyaluran barang-barang bersubsidi agar tepat sasaran. Kedua, KDKMP harus berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi warga desa agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.
"Fokuskan KDKMP untuk menjadi layanan nyata bagi warga. Koperasi ini harus hadir untuk memastikan ketersediaan barang bersubsidi dan menjadi penghubung antara hasil produksi desa dengan pasar yang lebih luas," tambahnya.
Untuk mengatasi masalah pasokan, para manajer didorong untuk proaktif berkomunikasi dengan Agrinas serta BUMN pemasok terdekat. Mereka juga dapat memanfaatkan pendampingan teknis dari PIC Area Agrinas sebagai saluran komunikasi jika menghadapi kendala yang memerlukan penanganan khusus.
Saat ini, tercatat ada 28.787 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dengan 10.070 di antaranya sudah mulai beroperasi. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal agar seluruh koperasi ini mampu menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pangan yang lebih mudah dan terjangkau.
