Faktual.news – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam menjalankan fungsinya. Tidak lagi sekadar menjadi lembaga pengawas di akhir rantai produksi, BPOM kini memposisikan diri sebagai motor penggerak hilirisasi riset nasional. Melalui kolaborasi strategis yang melibatkan dunia akademik, sektor industri, dan pemerintah, BPOM berupaya memastikan temuan-temuan ilmiah dari universitas tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen atau publikasi jurnal semata.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, penguatan program Academia, Business, and Government (ABG) telah membuahkan hasil nyata. Tercatat, sebanyak 25 Nomor Izin Edar (NIE) telah diterbitkan untuk produk-produk yang lahir dari proses hilirisasi inovasi perguruan tinggi. Langkah ini menjadi bukti bahwa sinergi tiga pilar tersebut mampu mengubah ide kreatif menjadi produk komersial yang aman dan bermutu.
Menurut Taruna, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat besar, mulai dari kekayaan biodiversitas yang melimpah hingga sumber daya manusia yang unggul. Namun, tantangan utamanya terletak pada kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dengan kesiapan industri serta kebutuhan pasar. Seringkali, sebuah inovasi hebat terhenti karena kendala pembiayaan, ketidaksiapan fasilitas produksi, hingga kerumitan pemenuhan regulasi.
"Perguruan tinggi memiliki kekuatan pada riset, dunia usaha memiliki kemampuan investasi, dan pemerintah hadir untuk memastikan regulasi mendukung percepatan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan khasiat produk," ujar Taruna Ikrar dalam acara Gebyar ACB di Tangerang, Kamis (5/11).
BPOM kini bertransformasi menjadi regulatory enabler. Artinya, lembaga ini hadir sejak tahap perencanaan riset melalui pendampingan ilmiah, pengujian, hingga kesiapan fasilitas produksi. Selain program ABG, BPOM juga meluncurkan program BRIDGE (Bersinergi Dalam Riset Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Ekspansi Pasar). Program ini telah menjaring 24 penelitian dari 18 lembaga riset untuk didorong menjadi produk obat bahan alam, suplemen, kosmetik, hingga pangan olahan yang siap bersaing di pasar global.
Lebih jauh, upaya ini merupakan bentuk dukungan konkret BPOM terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BPOM berkomitmen memperkuat kemandirian bangsa di sektor obat dan pangan, mendorong kewirausahaan melalui UMKM, serta mempercepat industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Dalam mendukung kemudahan berusaha, Taruna juga menekankan pentingnya transformasi digital. Sistem regulasi akan dibuat lebih cepat, transparan, dan berbasis risiko. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan layanan ini harus tetap dibarengi dengan pengawasan ketat, baik sebelum maupun saat produk beredar di masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat, BPOM optimistis bahwa kolaborasi ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui kemandirian produk dalam negeri.
