Faktual.news – Polemik mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur untuk tahun 2027 mulai memanas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproyeksikan kenaikan upah berada di angka 6 hingga 9 persen, namun angka tersebut dinilai sangat jauh dari harapan para pekerja.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sugeng Lestari, menjelaskan bahwa proyeksi kenaikan tersebut didasarkan pada regulasi terbaru, yakni Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, ada tiga variabel utama yang menjadi penentu besaran upah, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks tertentu atau yang dikenal dengan istilah "alfa" dalam rentang 0,5 hingga 1 persen.

Sugeng memberikan gambaran simulasi perhitungan. Jika sebuah daerah memiliki tingkat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, maka penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan kenaikan upah sebesar 6 persen. Namun, jika indeks alfa ditingkatkan ke batas maksimal yakni 1 persen, maka kenaikan upah bisa menyentuh angka 9 persen. Sebagai contoh, UMK Kota Surabaya diprediksi bisa naik dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788. Meski demikian, angka ini masih bersifat simulasi dan akan difinalisasi setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur.
"Kami berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha agar iklim investasi tetap terjaga," ujar Sugeng.
Di sisi lain, rencana pemerintah ini mendapat penolakan keras dari kalangan buruh. Perwakilan Daerah (PERDA) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menuntut kenaikan yang jauh lebih drastis, yakni mencapai 52,95 persen. Sekretaris PERDA KSPI Jatim, Jazuli, mengungkapkan bahwa upah saat ini masih sangat tidak layak jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup nyata di lapangan.
Berdasarkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026, biaya hidup di Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Sementara itu, UMP Jatim 2026 hanya berada di angka Rp2.446.973. Terdapat selisih yang sangat mencolok, yakni sekitar Rp1,29 juta setiap bulannya. Jazuli menegaskan bahwa buruh tidak boleh terus dipaksa bertahan hidup dengan upah murah di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Sebagai bentuk protes, KSPI Jatim berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada Jumat (20/11). Sebanyak 1.000 massa dari 12 wilayah industri, mulai dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, hingga Banyuwangi, dijadwalkan akan turun ke jalan.
Ada empat poin tuntutan utama yang dibawa oleh massa buruh. Pertama, menuntut UMP Jatim 2027 minimal sebesar Rp3.742.675 sesuai nilai KHL. Kedua, menuntut Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal Rp3.929.809. Ketiga, mendesak 34 daerah yang UMK-nya masih di bawah standar KHL untuk segera dinaikkan. Terakhir, meminta agar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak dikurangi oleh gubernur dan tetap menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
"Pertumbuhan ekonomi jangan hanya dinikmati pemilik modal. Buruh yang menjadi penggerak ekonomi juga berhak merasakan kesejahteraan tersebut," tegas Jazuli.


