Faktual.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan jaminan penuh kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah antisipatif ini dilakukan guna menyambut momentum perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) yang diprediksi akan meningkatkan permintaan pasar secara signifikan.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, usai mengikuti rapat koordinasi tingkat tinggi (High Level Meeting) di Surabaya pada Rabu (18/11). Pertemuan strategis tersebut melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam keterangannya, Adhy menjelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah melakukan sinkronisasi data secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesiapan pasokan pangan di seluruh wilayah Jawa Timur berada dalam kondisi aman dan terkendali sebelum lonjakan konsumsi masyarakat terjadi.
"Terkait ketersediaan bahan pangan pokok, seluruh pemangku kepentingan mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog, hingga Pertamina telah memberikan konfirmasi. Kami pastikan stok untuk kebutuhan Nataru nanti dalam kondisi cukup dan aman," tegas Adhy di hadapan awak media.
Tidak hanya berfokus pada kecukupan stok, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menaruh perhatian besar pada pengendalian harga di pasar. Pemerintah berkomitmen agar harga bahan pokok penting (bapokting) tetap berada dalam rentang yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, pengawasan ketat akan dilakukan pada setiap lini jalur distribusi di lapangan guna mencegah adanya praktik spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.
Adhy menyadari bahwa periode libur Nataru sering kali membawa tantangan tersendiri, terutama terkait potensi hambatan dalam proses distribusi barang. Namun, ia memastikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur telah diperkuat. Jika ditemukan kendala logistik di lapangan, langkah-langkah cepat akan segera diambil untuk mengurai sumbatan distribusi tersebut.
Selain membahas ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga membuahkan hasil positif terkait transformasi digital di Jawa Timur. Berdasarkan evaluasi kinerja sepanjang tahun 2026, tingkat elektronifikasi transaksi keuangan daerah menunjukkan capaian yang sangat impresif.
"Capaian elektronifikasi keuangan daerah kita saat ini sudah menyentuh angka 98,3 persen. Angka ini sudah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya," ungkap Adhy dengan nada optimis.
Meskipun telah mencapai angka yang tinggi, Pemprov Jatim tetap berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem digitalisasi ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Adhy menambahkan bahwa keberhasilan digitalisasi ini tidak hanya bergantung pada internal pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan ekosistem yang kuat dari pihak ketiga agar integrasi sistem dapat berjalan tanpa kendala.


