faktual.news – Sebuah pertemuan penting yang dinanti-nanti akhirnya terwujud. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik S Deyang baru-baru ini menggelar dialog intensif dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di markas Kementerian Keuangan. Fokus utama diskusi adalah memperkuat fondasi tata kelola dan akuntabilitas finansial program Makan Bergizi Gratis MBG yang menjadi sorotan publik.
Tidak hanya itu, agenda krusial lainnya meliputi restrukturisasi anggaran, pengawasan ketat di tingkat daerah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam pertemuan tersebut, Nanik tidak sendiri, ia didampingi oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.
Melalui akun Instagram resminya, BGN menegaskan komitmen penuh untuk bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya jelas memastikan implementasi program MBG berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa. Pembahasan mendalam juga menyentuh upaya perbaikan sistem manajemen, transparansi, serta efektivitas penggunaan dana negara dalam pelaksanaan MBG di lapangan.
Salah satu poin vital yang dikaji adalah penyesuaian alokasi anggaran BGN. Langkah ini diambil untuk menciptakan efisiensi tanpa mengurangi esensi dan keberhasilan program MBG. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas optimalisasi peran perangkat Kementerian Keuangan di tingkat kabupaten dan kota. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN direncanakan akan terlibat aktif. Mereka akan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur MBG, baik dari aspek kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.
Agenda lain yang tak kalah penting adalah pengembangan kapasitas SDM BGN di daerah. Hal ini akan diwujudkan melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK. Pelatihan akan difokuskan untuk mengasah kemampuan para kepala SPPG dalam menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara profesional.
Pertemuan antara Nanik dan Purbaya ini sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, sempat tertunda lantaran Nanik mendapat panggilan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya sendiri sebelumnya sempat menyatakan belum bisa memastikan materi detail yang akan dibahas, dan menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari telah mengungkapkan bahwa pagu anggaran MBG untuk tahun 2026 telah mengalami penyesuaian drastis. Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, kini berkurang menjadi Rp228,38 triliun. Artinya, sekitar Rp39,62 triliun telah dialihkan dan dibekukan oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Agustina, penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya penataan anggaran pemerintah. BGN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas masih terus melakukan penajaman data penerima manfaat. Ini berarti nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah. Selain menata ulang sasaran penerima, BGN juga mengevaluasi berbagai komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan secara seragam meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda. BGN juga melakukan penyisiran rencana belanja 2026 agar tidak terjadi duplikasi pengadaan dengan belanja tahun 2025.
Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk tahun 2027 masih bergulir bersama Kementerian Keuangan. Pagu indikatif yang sedang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta jiwa. Namun, Agustina menegaskan bahwa angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027.
