Faktual.news – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara tegas menyuarakan pentingnya menempatkan ekosistem laut sebagai pilar utama dalam strategi menghadapi perubahan iklim global. Suara ini digaungkan dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim yang berlangsung di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa penguatan peran laut dalam agenda iklim dunia merupakan langkah krusial yang sejalan dengan visi besar Indonesia. Visi tersebut adalah pengembangan ekonomi biru, di mana pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berkelanjutan untuk masa depan.
Menurut Trenggono, menjaga dan memulihkan ekosistem laut bukan sekadar upaya menjaga keseimbangan alam, melainkan sebuah investasi jangka panjang. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan iklim sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
"Laut tidak boleh hanya dipandang sebagai objek yang terdampak perubahan iklim, tetapi harus menjadi bagian integral dari solusi global. Indonesia memiliki kekayaan ekosistem pesisir yang luar biasa, mulai dari hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang. Semua ini harus kita jaga dan pulihkan," tegas Trenggono dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa melalui pendekatan ekonomi biru, Indonesia berkomitmen memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tetap memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang tanpa merusak ekosistem yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, yang mewakili Menteri Trenggono, memaparkan tiga prioritas utama Indonesia di forum internasional tersebut. Ketiga prioritas itu meliputi penguatan hasil dari COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan di bawah kerangka UNFCCC, serta percepatan aksi iklim yang berbasis pada ekosistem laut.
Irwan menegaskan bahwa hasil dari dialog tahun ini harus mampu terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim dunia, khususnya dalam aspek pendanaan dan strategi adaptasi. Ia menyebut mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai "infrastruktur alami" yang sangat vital. Ketiganya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, melindungi mata pencaharian nelayan, serta menjadi solusi berbasis alam untuk mitigasi perubahan iklim.
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contributions (NDC). Salah satu target ambisiusnya adalah rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektare. Selain itu, pemerintah juga tengah memperkuat regulasi mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan untuk mendukung pengembangan pendanaan karbon biru.
Meski demikian, Irwan mengingatkan bahwa ambisi besar ini memerlukan dukungan nyata dari komunitas internasional. Indonesia mendorong adanya perluasan akses pendanaan berbasis hibah, perbaikan sistem pelacakan dana kelautan, serta penguatan kapasitas negara-negara dalam mengubah potensi karbon biru menjadi aksi iklim yang nyata di tingkat regional.
