Faktual.news – Kabar baik datang bagi upaya pelestarian lingkungan di tanah air. Pemerintah Norwegia secara resmi mengumumkan pemberian tambahan dana iklim bagi Indonesia sebesar US$100 juta atau setara dengan Rp1,8 triliun. Suntikan dana fantastis ini merupakan bentuk apresiasi internasional atas keberhasilan Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan selama periode 2020 hingga 2023.
Pengumuman penting ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara perwakilan Indonesia dan Norwegia yang berlangsung di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional dalam menjaga paru-paru dunia membuahkan hasil yang konkret.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyambut hangat komitmen tersebut. Menurutnya, tambahan pendanaan ini merupakan kontribusi kelima dalam kemitraan strategis kedua negara. Ia menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam aksi iklim yang berkelanjutan.
"Dukungan yang terus berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama. Kita ingin mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang nyata dan berkelanjutan," ujar Hashim dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Hashim menekankan bahwa negara-negara yang memiliki hutan tropis luas seperti Indonesia sangat membutuhkan dukungan finansial yang adil. Hal ini dikarenakan peran negara pemilik hutan tidak hanya menjaga ekosistem lokal, tetapi juga memberikan manfaat ekologis bagi seluruh penduduk bumi. Menurutnya, menjaga hutan adalah kunci dari ketahanan pangan, ketersediaan air, hingga ketahanan nasional.
Menariknya, dalam skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima ini, nilai pembayaran per ton setara karbon dioksida (CO2e) mengalami kenaikan signifikan. Jika pada tahap sebelumnya tarif yang digunakan adalah US$5 per ton, kini nilainya melonjak dua kali lipat menjadi US$10 per ton. Sebelumnya, Indonesia telah mengantongi total US$216 juta dari empat tahap kontribusi Norwegia atas keberhasilan penurunan emisi di periode 2016 hingga 2020.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tengah memperkuat mekanisme pembiayaan global melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Indonesia telah berkomitmen menyetor investasi sebesar US$1 miliar untuk mendukung tata kelola pendanaan hutan yang transparan. Selain itu, pemerintah terus mendorong pengembangan pasar karbon dengan standar integritas tinggi, meski tetap menekankan bahwa pasar karbon hanyalah pelengkap dari kewajiban negara maju dalam menyediakan pendanaan publik untuk iklim.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Indonesia menjalankan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini mencakup perlindungan hutan, restorasi ekosistem gambut, hingga pengelolaan mangrove. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan penguatan pengamanan hutan dengan meningkatkan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran secara masif, dari semula 5.000 orang menjadi 70.000 orang.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, turut memberikan pujian atas progres yang dicapai Indonesia. Ia menilai kebijakan ambisius yang diambil Indonesia telah memberikan dampak signifikan bagi iklim, alam, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
