faktual.news – Fenomena kenaikan harga beras di berbagai wilayah terus menjadi sorotan publik, padahal cadangan komoditas pokok ini di tangan Perum Bulog terbilang melimpah. Badan Pangan Nasional Bapanas akhirnya buka suara, menjelaskan bahwa akar masalahnya bukan semata pada ketersediaan stok, melainkan pada kecepatan dan efektivitas distribusi untuk menstabilkan harga di pasaran.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan Bulog harus segera menggenjot dan meratakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP. Prioritas utama adalah pasar-pasar tradisional, bukan hanya Rumah Pangan Kita RPK. Selain itu, penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September juga harus tepat waktu.
"Jika Bulog terlalu banyak menyalurkan SPHP melalui RPK namun distribusi ke pasar minim, tentu indeks perkembangan harga akan melonjak. Oleh karena itu, strategi harus diubah. Banjiri pasar-pasar dengan SPHP di bulan Agustus, September, Oktober, dan seterusnya," tegas Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 pada Selasa 18 Agustus.
Ketut menambahkan, penyaluran SPHP yang tidak optimal ke pasar membuat intervensi harga menjadi kurang efektif. Ia meminta Bulog untuk memanfaatkan sepenuhnya cadangan beras yang besar sebagai instrumen vital dalam meredam gejolak harga. Stok yang melimpah harus segera masuk ke wilayah dan pasar yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga diminta untuk aktif memantau pergerakan harga beras setiap hari dan berkoordinasi langsung dengan Bulog jika terjadi lonjakan. Ketut menjamin, pemerintah akan menanggung seluruh biaya distribusi SPHP yang dikeluarkan Bulog, tanpa terkecuali. Mulai dari transportasi kereta, kendaraan umum, feri, kontainer, bahkan hingga pesawat.
"Bulog tidak punya celah untuk tidak bertindak. Di manapun Bulog mendistribusikan beras SPHP, biayanya akan diganti pemerintah. Kecuali ada kendala keamanan, itu bisa dikoordinasikan dengan Polri dan TNI," ujarnya.
Bapanas berharap, dengan skema ini, Bulog tidak lagi beralasan dalam melakukan intervensi. "Setiap minggu kita melihat indeks harga beras terus naik, mestinya kita agak malu. Kita menguasai beras banyak, tapi intervensi harusnya bisa kita lakukan secepatnya di manapun di Indonesia," imbuh Ketut.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS hingga minggu kedua Agustus 2026 menunjukkan harga beras masih merangkak naik. Rata-rata harga beras medium nasional mencapai Rp14.515 per kilogram, naik 0,23 persen dari Juli. Sementara beras premium menyentuh Rp16.363 per kilogram, naik 0,20 persen. Kenaikan ini, meski tipis, terjadi secara konsisten.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman El Nino dan kekeringan yang diprediksi melanda antara September hingga Desember 2026. Berdasarkan informasi BMKG, fenomena ini berpotensi memicu lonjakan harga beras lebih lanjut.
"Kita pernah mengalami inflasi beras yang cukup tinggi saat El Nino melanda. Ingat di tahun 2023, curah hujan rendah atau El Nino pada bulan September, menyebabkan inflasi beras melonjak hingga 5,61 persen," kenang Ateng. Beras memiliki peran signifikan sebagai penyumbang inflasi, seperti pada Februari lalu yang mencapai 5,32 persen. Oleh karena itu, pemantauan ketat dan langkah antisipasi menjadi krusial dalam beberapa bulan ke depan.
