Faktual.news – Dunia ketenagakerjaan Indonesia tengah bersiap menghadapi transformasi besar terkait perlindungan hak pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mewajibkan seluruh pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon ke sebuah lembaga pengelola yang nantinya akan dibentuk oleh negara.
Kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) benar-benar menerima hak finansial mereka tanpa hambatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebutkan bahwa aturan ini merupakan terobosan baru yang sangat krusial. Melalui mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP), perusahaan tidak lagi menyimpan dana pesangon di kas internal mereka, melainkan menitipkannya kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
"Jika dana cadangan pesangon ini sudah dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan ada lagi cerita pekerja yang terkena PHK namun tidak mendapatkan hak dasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam sebuah sesi sosialisasi.
Mekanisme dan Batas Waktu Implementasi
Berdasarkan aturan yang berlaku, kewajiban ini dimulai sejak hari pertama seorang karyawan diangkat sebagai pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perusahaan diwajibkan menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal dan mulai menyetorkannya secara bertahap. Namun, perlu dicatat bahwa kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Terkait tenggat waktu, perusahaan diberikan napas hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pengelola. Hal ini merujuk pada ketentuan peralihan dalam UU tersebut yang memberikan waktu maksimal satu tahun sejak undang-undang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Dalam hal pencairan, jika terjadi PHK, lembaga pemerintah akan langsung membayarkan dana tersebut kepada pekerja berdasarkan permohonan dari pihak pengusaha. Jika dana yang terkumpul ternyata kurang dari hak yang seharusnya diterima, perusahaan wajib menutupi kekurangannya secara langsung. Sebaliknya, jika ada kelebihan dana, sisa tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan sebagai aset mereka.
Menepis Isu Pengelolaan oleh Danantara
Di tengah ramai dibicarakannya aturan ini, muncul spekulasi di media sosial bahwa dana pesangon tersebut akan dikelola oleh Danantara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pihak Danantara secara tegas membantah kabar tersebut. Tim Komunikasi Danantara menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Senada dengan hal itu, Kemnaker juga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga mana yang akan memegang kendali pengelolaan dana tersebut. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur detail teknis, mulai dari tata kelola hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja guna memastikan aturan ini tidak hanya melindungi buruh, tetapi juga menjaga keberlangsungan dunia usaha. Bagi perusahaan yang melanggar, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif yang cukup berat, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.


