faktual.news – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak mau main-main. Menanggapi kelangkaan beras premium di pasaran, ia langsung menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelontorkan pasokan besar-besaran ke seluruh ritel modern. Tak tanggung-tanggung, jumlah awal yang diminta mencapai 300 ribu ton, dengan potensi dilipatgandakan hingga tiga kali lipat jika situasi mendesak.
Amran menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena persediaan beras pemerintah saat ini sangat melimpah. "Stok beras kita banyak sekali, sekitar 4,6 hingga 5 juta ton. Ditambah lagi, Bulog memiliki kapasitas gudang hingga 2 juta ton. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda pengiriman," tegas Amran dalam sebuah konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan. Ia memastikan pasokan beras aman dan siap didistribusikan.
Program penyaluran beras Bulog ke jaringan ritel akan terus berjalan tanpa hambatan. Amran juga memastikan peluncuran beras medium Bulog dengan merek "Beras Kita" tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Bulog memang telah bergerak proaktif untuk mengisi kekosongan beras premium di pasar modern. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 110 ribu ton beras untuk disalurkan ke sepuluh ritel modern selama satu bulan. Jumlah tersebut terdiri dari 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu ton beras medium. Ritel-ritel besar seperti Indomaret, Alfamart, Tip Top, Indogrosir, dan Hero menjadi prioritas utama penerima pasokan. Untuk beras premium, produk BeeFood dengan kemasan 5 kilogram dijual seharga Rp74.500.
Peningkatan pasokan beras premium ini juga beriringan dengan temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah. Puluhan merek tersebut, yang dimiliki oleh sebelas pelaku usaha, terbukti memiliki isu serius mulai dari aspek administrasi, nilai gizi, hingga mutu produk. Bapanas mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan hingga pekan pertama September 2026 menunjukkan seluruh merek bermasalah telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek telah ditarik dari peredaran, sementara sisanya masih dalam proses penarikan.
Pengawasan ketat Bapanas yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2026 mencakup sebelas provinsi, dengan mengambil 190 sampel beras fortifikasi dari 27 nama dagang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan adanya produk dengan nilai gizi yang tidak sesuai klaim label, serta produk yang beredar tanpa izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang sah.
