faktual.news – Gelombang keprihatinan melanda para peternak ayam di seluruh penjuru negeri. Harga jual ayam hidup atau livebird anjlok drastis, jauh di bawah ambang batas biaya pokok produksi (HPP), memicu jeritan kerugian yang tak terhindarkan. Menanggapi situasi genting ini, Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat, mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis demi menyelamatkan keberlangsungan sektor perunggasan nasional.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, mengakui bahwa pasar unggas saat ini memang sedang menghadapi tekanan luar biasa. Ia menjelaskan, pasokan ayam yang melimpah ruah di pasaran tidak sebanding dengan kemampuan serap konsumen, sehingga memicu penurunan harga yang signifikan di berbagai daerah. Kondisi ini, menurut Hary, berpotensi mengancam eksistensi usaha peternak.
Untuk meredam laju penurunan harga dan menjaga stabilitas, pemerintah telah mengeluarkan himbauan tegas kepada para pelaku usaha perunggasan. Salah satu langkah krusial adalah mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menyerap langsung ayam hidup dari para peternak. Arahan ini termaktub dalam Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nomor B-200/PK.230/F.2/06/2026, yang juga mencakup upaya pengendalian produksi DOC FS Broiler.
Selain itu, Kementan juga menerbitkan Surat Nomor B-203/PK.230/F.2/06/2026 pada 9 Juni 2026, berisi himbauan serupa untuk stabilisasi harga dan penyerapan livebird. "Langkah-langkah yang kami lakukan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan, memperbaiki harga livebird di tingkat peternak, serta memastikan keberlanjutan usaha perunggasan nasional," ungkap Hary, sebagaimana dilansir faktual.news pada Sabtu (27/6).
Hary menekankan pentingnya pengawalan dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap komitmen yang telah disepakati, agar dampaknya benar-benar terasa dan mampu memperbaiki kondisi perunggasan. Selain fokus pada penyerapan livebird, Kementan juga berupaya keras mengendalikan produksi day old chicken (DOC) final stock (FS) broiler. Pengaturan ini dianggap vital untuk menciptakan rantai usaha perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir.
Kementan menegaskan, stabilitas sektor perunggasan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh elemen pelaku usaha, mulai dari integrator, peternak, hingga pihak distribusi. Ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan realitas lapangan.
"Kami sangat berharap ada sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kami membutuhkan partisipasi aktif dari dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis guna memperoleh data perunggasan yang akurat," tambah Hary.
Di sisi lain, suara keputusasaan terdengar jelas dari para peternak. Asep Saepudin, perwakilan dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), mengungkapkan bahwa kondisi harga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ia menyebut harga ayam telah merosot tajam hingga menyentuh angka Rp 13.000 per kilogram. "Ini sudah menjadi musibah bagi peternak, di Jawa Barat harganya bahkan sudah Rp 13.000-Rp 14.000 per kilogram. Ini adalah yang terburuk," keluh Asep secara terpisah pada Sabtu (27/6). Padahal, biaya pokok produksi (HPP) telah melonjak hingga Rp 22.000-23.000 per kilogram akibat peningkatan ongkos produksi.
