faktual.news – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini membuka suara mengenai alasan mendasar di balik sulitnya peningkatan signifikan gaji para guru dan aparatur sipil negara (ASN). Di hadapan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan Jawa Timur, Prabowo menyoroti praktik kebocoran ekonomi sebagai biang keladi minimnya ruang fiskal negara, yang berujung pada terhambatnya peningkatan kesejahteraan abdi negara.
Menurut Prabowo, meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dan kerap mencatat surplus perdagangan, kekayaan nasional justru banyak yang mengalir ke luar negeri. "Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, ulama, guru, pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," tegas Prabowo, Selasa (23/6). Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pemahaman publik terhadap masalah krusial ini.
Data yang diolah dari basis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan gambaran yang mencengangkan. Selama 22 tahun terakhir, Indonesia sejatinya meraup keuntungan perdagangan sekitar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun. Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Tanah Air mencapai US$343 miliar. "Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri," ujarnya, menggambarkan betapa besar potensi yang hilang.
Salah satu modus utama hilangnya kekayaan negara ini, lanjut Prabowo, adalah praktik under-invoicing. Ini adalah tindakan pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana pelaku usaha sengaja melaporkan volume atau nilai ekspor lebih rendah dari transaksi riil. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor ini menyusut drastis. "Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," jelasnya.
Dampak kumulatif dari praktik curang ini sungguh fantastis. Berdasarkan perhitungan yang dipaparkan, Indonesia diperkirakan telah merugi hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun. Angka ini, yang juga berasal dari data PBB, menunjukkan skala kerugian yang masif dan berkelanjutan. Bahkan, para ahli memperkirakan bahwa kebocoran ekonomi Indonesia saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun, atau setara dengan Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun.
Menyikapi kondisi ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo bertekad kuat untuk menutup berbagai celah yang menjadi penyebab hilangnya potensi penerimaan negara. "Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," pungkasnya. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat mengembalikan kekayaan negara ke kas pemerintah, sehingga anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan ASN dapat direalisasikan. Meskipun demikian, hingga pertengahan tahun 2026, belum ada kebijakan konkret terkait kenaikan gaji guru maupun PNS yang diumumkan.
