Faktual News – Sebuah gagasan strategis dilontarkan di tengah rapat Komisi XI DPR RI, yang berpotensi mengubah peta pemerataan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan nasional. Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Muawanah, mengusulkan agar para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan memiliki kewajiban untuk bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) setelah menuntaskan studinya. Usulan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh urgensi pemerataan kualitas SDM antara wilayah Jawa dan luar Jawa, khususnya dalam penyediaan tenaga medis.
Anna Muawanah, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti disparitas SDM yang masih sangat mencolok antar daerah. Ia mengungkapkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur rumah sakit di berbagai wilayah semakin masif, namun ketersediaan tenaga dokter yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar. "Membangun rumah sakit itu relatif mudah, tetapi mendapatkan tenaga dokter yang mumpuni, itu yang sangat-sangat sulit," tegas Anna dalam rapat dengan berbagai Badan Layanan Usaha (BLU) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, pembangunan fisik tanpa diimbangi pemerataan tenaga medis akan menjadi sia-sia. Anna juga menyoroti fenomena di mana banyak tenaga kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang awalnya ditempatkan di daerah, pada akhirnya mengajukan permohonan pindah tugas dengan beragam alasan, umumnya terkait keluarga. Padahal, saat diangkat sebagai ASN, mereka telah menandatangani komitmen untuk mengabdi minimal 10 tahun sebelum dapat mengajukan perpindahan.
Melihat kondisi ini, Anna berharap skema LPDP di masa mendatang dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemerataan SDM nasional. "Bisakah ke depan ada semacam komitmen dari mereka untuk siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T? Itu harus, Pak," ujarnya, menekankan pentingnya klausul penempatan yang mengikat. Ia juga menambahkan perlunya pemantauan berkala terhadap para penerima LPDP yang ditugaskan ke daerah 3T, guna memastikan mereka benar-benar menjalankan kewajiban pengabdiannya.
Menanggapi usulan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menjelaskan bahwa skema serupa sebenarnya telah diterapkan untuk penerima beasiswa dokter spesialis. LPDP, lanjut Yon, telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit daerah, terutama di wilayah afirmasi yang masih kekurangan dokter spesialis. "Untuk dokter spesialis, memang saat ini ada perjanjian kita dengan rumah sakit daerah karena ini dari daerah afirmasi dan daerah yang rumah sakitnya dokter spesialisnya kurang," papar Yon. Ia menegaskan bahwa para penerima beasiswa tersebut diwajibkan untuk kembali dan bertugas di daerah asal mereka setelah menyelesaikan pendidikan.
Gagasan ini membuka diskusi lebih lanjut tentang bagaimana investasi negara melalui LPDP dapat lebih efektif mendukung pembangunan nasional yang inklusif, memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas.
