Faktual News – Gelombang kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang belakangan menyeret sejumlah institusi perbankan di Indonesia telah memicu perhatian serius. Namun, di tengah riuhnya spekulasi, seorang praktisi digital dan keamanan siber justru memberikan pandangan yang kontras: sistem keamanan di sektor perbankan Tanah Air, khususnya bank-bank besar, disebut-sebut sebagai yang paling tangguh dibandingkan industri lainnya. Syahraki Syahrir, CEO Veda Praxis, sebuah perusahaan konsultan terkemuka di bidang digital dan keamanan siber, menegaskan bahwa industri perbankan adalah sektor yang paling matang dalam pengelolaan keamanan teknologi informasi (TI).
Menurut Syahraki, kematangan ini bukan tanpa alasan. Pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga negara. "Selama ini, pengawasan terhadap industri keuangan sangat ketat, melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," jelas Raki, sapaan akrab Syahraki, dalam sebuah wawancara telepon pada Sabtu (23/5). Ia menambahkan, para regulator ini tak henti-hentinya memperbarui standar keamanan bagi perbankan, sekaligus aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku industri mengenai vitalnya perlindungan data.
Menanggapi maraknya informasi mengenai data yang beredar di dark web, alumnus Universitas Padjajaran ini mengimbau masyarakat agar tidak panik secara berlebihan. Raki menjelaskan bahwa dark web hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum, seringkali menjadi wadah bagi aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal yang kebenarannya belum terverifikasi. Lebih lanjut, Raki menekankan bahwa dalam ekosistem digital modern, sistem perbankan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. "Jika pun data di dark web itu benar, kita perlu meneliti sumbernya. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan dari sistem inti bank. Masyarakat memang cenderung langsung heboh jika bank disebut bocor, karena ada uang mereka di sana," urai Raki.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, turut angkat bicara. Ia mengakui bahwa sistem keamanan data di perbankan telah berlapis, namun tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada. "Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," tegas Friderica, yang akrab disapa Kiki, seperti dikutip dari Antara. Ia menyoroti bahwa risiko kejahatan siber di industri jasa keuangan semakin meningkat, seiring dengan kecanggihan pelaku dan masih rendahnya literasi digital serta keuangan di sebagian masyarakat.
Syahraki Syahrir menambahkan, peningkatan kejahatan siber adalah konsekuensi logis dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. "Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Jika ada pihak yang meminta data sensitif melalui telepon atau pesan digital, masyarakat harus segera waspada," pesan penulis buku Digital Governance ini.
Menurut Raki, membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari adalah kunci utama. Ia menyarankan agar masyarakat selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital. "Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," pungkas Raki.
