Faktual.news – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengambil langkah strategis untuk mengamankan masa depan industri dana pensiun nasional. Lembaga pengawas keuangan tersebut mendorong pemerintah agar pengelolaan dana cadangan pesangon nantinya diintegrasikan ke dalam ekosistem dana pensiun (dapen). Langkah ini diambil menyusul adanya rencana pembentukan lembaga khusus pengelola dana pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa skema integrasi ini sangat krusial. Tanpa adanya penyatuan ini, industri dana pensiun nasional dikhawatirkan akan mengalami penyusutan aset kelolaan yang signifikan.

Ogi menyoroti adanya potensi polemik di tengah masyarakat terkait aturan baru tersebut, terutama karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang akan mengatur teknis pelaksanaan belum resmi diterbitkan. Selama ini, praktik pengelolaan dana cadangan pesangon masih sangat beragam; ada perusahaan yang mencatatnya secara internal, namun ada juga yang menitipkannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Jika pemerintah memutuskan untuk membentuk lembaga pengelola baru yang terpisah dari ekosistem pensiun, OJK khawatir akan terjadi arus keluar dana besar-besaran dari DPLK. "Jika dana tersebut tidak masuk ke dalam program pensiun, alih-alih membesar, aset industri justru akan menyusut. Hal ini karena dana cadangan pesangon yang saat ini ada di DPLK akan ditarik keluar untuk masuk ke lembaga khusus tersebut," jelas Ogi saat ditemui di Nusa Dua, Bali.
Kondisi industri dana pensiun saat ini memang sedang tidak dalam posisi yang ideal. OJK mencatat adanya tekanan likuiditas akibat tingginya angka pencairan manfaat oleh peserta, sementara pertumbuhan jumlah peserta baru cenderung lambat. Padahal, Indonesia memiliki target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni mencapai rasio aset dana pensiun sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, angka tersebut masih tertahan di level 8 persen.
Ogi menekankan bahwa lompatan dari 8 persen ke 60 persen tidak mungkin terjadi tanpa adanya inovasi produk, salah satunya melalui pengelolaan dana cadangan pesangon ini. OJK menyatakan terbuka terhadap siapa pun pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga baru. Namun, syarat mutlaknya adalah lembaga tersebut wajib berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun.
Selain stabilitas aset, integrasi ini juga menawarkan keuntungan fiskal. Jika dikelola sebagai dana pensiun, perusahaan dan pekerja dapat menikmati fasilitas insentif pajak, sesuatu yang tidak akan didapatkan jika dana tersebut hanya dianggap sebagai dana investasi biasa.
Lebih lanjut, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengungkapkan bahwa potensi dana yang dikelola sangatlah masif. Berdasarkan survei internal, estimasi total dana kompensasi pesangon di Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.
Iwan juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat, mulai dari faktor usia pensiun hingga faktor eksternal seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, OJK terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar pengelolaan dana ini tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat.
"Tujuannya bukan sekadar mengoptimalkan hasil investasi, tetapi memastikan investasi tersebut selaras dengan karakteristik kewajiban pembayaran. Kita harus menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk mengantisipasi risiko jika terjadi PHK massal secara mendadak," pungkas Iwan.


