Faktual.news – Kabar mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) akhirnya mendapatkan klarifikasi tegas dari pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kawasan yang menjadi habitat asli Badak Jawa tersebut sama sekali tidak masuk dalam daftar wilayah pertambangan.
Kepastian ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang mengatur tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten. Melalui aturan tersebut, pemerintah ingin memberikan ketenangan bagi masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai status hukum kawasan lindung tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan maupun perairan yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah menegaskan bahwa status kawasan tersebut tetap murni sebagai area konservasi.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di wilayah perairan sekitar maupun di dalam kawasan Taman Nasional itu sendiri," ujar Anggia dalam keterangan resminya yang dikutip oleh faktual.news.
Meski demikian, Anggia tidak menampik adanya temuan geologis di wilayah tersebut. Berdasarkan data informasi geologi, sebagian area perairan di sekitar TNUK memang memiliki potensi mineral pembawa. Hal ini secara teknis memenuhi kriteria untuk masuk dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, ia memberikan catatan penting bahwa status WUP tidak boleh disalahartikan.
Menurut Anggia, penetapan sebuah lokasi sebagai WUP hanyalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Hal tersebut bukan merupakan sebuah izin operasional, apalagi persetujuan untuk melakukan penggalian atau penambangan di lapangan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tambahnya. Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga agar pengelolaan mineral dan batubara tetap berjalan sesuai hukum dengan mengutamakan perlindungan lingkungan.
Isu mengenai Ujung Kulon memang tengah menjadi sorotan publik. Selain masalah potensi tambang, muncul pula wacana mengenai pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama bagi satwa langka tersebut.
Hidayat menyatakan bahwa pemindahan satwa ke Alas Purwo hanya akan dipertimbangkan jika terdapat kajian ilmiah yang membuktikan bahwa lokasi baru tersebut memenuhi syarat ekologis dan keamanan. Tanpa bukti ilmiah yang kuat, pemerintah tidak akan melakukan langkah pemindahan demi menjaga kelestarian Badak Jawa.


