Close Menu
Faktual News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara

    16-11-2026 - 08.55

    Mengejar Target Pajak Rp514 Triliun

    16-11-2026 - 08.21

    Strategi Baru BRI Ubah Gaji Jadi Bisnis

    16-11-2026 - 05.55
    FacebookX (Twitter)Instagram
    Faktual NewsFaktual News
    • Home
    • Olahraga
      • Sepakbola
      • Esports
    • Dunia
    Trending
    • Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara
    • Mengejar Target Pajak Rp514 Triliun
    • Strategi Baru BRI Ubah Gaji Jadi Bisnis
    • Ekonomi RI Kanada Bakal Melejit Drastis
    • Serbu Sepeda Murah Cuma Sejuta
    • Nasib Pesangon Pekerja Bakal Berubah Total
    • Strategi Baru ASEAN Kuasai Pasokan Mineral Dunia
    • Norwegia Guyur Dana Triliunan untuk Hutan Indonesia
    Faktual News
    Home - Market - Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara
    Market

    Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara

    16-11-2026 - 08.5503 Mins Read0
    aturan baru pesangon wajib setor ke negara

    Faktual.news – Dunia ketenagakerjaan Indonesia tengah bersiap menghadapi transformasi besar terkait perlindungan hak pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mewajibkan seluruh pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon ke sebuah lembaga pengelola yang nantinya akan dibentuk oleh negara.

    Kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) benar-benar menerima hak finansial mereka tanpa hambatan.

    Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara
    Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebutkan bahwa aturan ini merupakan terobosan baru yang sangat krusial. Melalui mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP), perusahaan tidak lagi menyimpan dana pesangon di kas internal mereka, melainkan menitipkannya kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

    "Jika dana cadangan pesangon ini sudah dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan ada lagi cerita pekerja yang terkena PHK namun tidak mendapatkan hak dasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam sebuah sesi sosialisasi.

    Mekanisme dan Batas Waktu Implementasi

    Berdasarkan aturan yang berlaku, kewajiban ini dimulai sejak hari pertama seorang karyawan diangkat sebagai pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perusahaan diwajibkan menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal dan mulai menyetorkannya secara bertahap. Namun, perlu dicatat bahwa kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

    Terkait tenggat waktu, perusahaan diberikan napas hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pengelola. Hal ini merujuk pada ketentuan peralihan dalam UU tersebut yang memberikan waktu maksimal satu tahun sejak undang-undang diundangkan pada 28 Oktober 2026.

    Dalam hal pencairan, jika terjadi PHK, lembaga pemerintah akan langsung membayarkan dana tersebut kepada pekerja berdasarkan permohonan dari pihak pengusaha. Jika dana yang terkumpul ternyata kurang dari hak yang seharusnya diterima, perusahaan wajib menutupi kekurangannya secara langsung. Sebaliknya, jika ada kelebihan dana, sisa tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan sebagai aset mereka.

    Menepis Isu Pengelolaan oleh Danantara

    Di tengah ramai dibicarakannya aturan ini, muncul spekulasi di media sosial bahwa dana pesangon tersebut akan dikelola oleh Danantara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pihak Danantara secara tegas membantah kabar tersebut. Tim Komunikasi Danantara menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.

    Senada dengan hal itu, Kemnaker juga menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga mana yang akan memegang kendali pengelolaan dana tersebut. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur detail teknis, mulai dari tata kelola hingga mekanisme pertanggungjawaban.

    Pemerintah berkomitmen untuk melakukan konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja guna memastikan aturan ini tidak hanya melindungi buruh, tetapi juga menjaga keberlangsungan dunia usaha. Bagi perusahaan yang melanggar, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif yang cukup berat, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

    Ikuti Kami di Google News
    Share.FacebookTelegramWhatsAppCopy Link
    Putrawan Dian
    Putrawan Dian

      kontributor Faktual News yang mengkhususkan diri dalam pelaporan kategori Market dan Ekonomi Makro. Ia menyajikan analisis mendalam mengenai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, dan kebijakan moneter yang memengaruhi pasar keuangan.

      Baca Juga

      Mengejar Target Pajak Rp514 Triliun

      16-11-2026 - 08.21

      Strategi Baru BRI Ubah Gaji Jadi Bisnis

      16-11-2026 - 05.55

      Ekonomi RI Kanada Bakal Melejit Drastis

      16-11-2026 - 05.20

      Serbu Sepeda Murah Cuma Sejuta

      16-11-2026 - 02.55

      Nasib Pesangon Pekerja Bakal Berubah Total

      16-11-2026 - 02.20

      Strategi Baru ASEAN Kuasai Pasokan Mineral Dunia

      15-11-2026 - 23.56
      Add A Comment
      Leave A ReplyCancel Reply

      Recent Posts

      • Aturan Baru Pesangon Wajib Setor ke Negara
      • Mengejar Target Pajak Rp514 Triliun
      • Strategi Baru BRI Ubah Gaji Jadi Bisnis
      • Ekonomi RI Kanada Bakal Melejit Drastis
      • Serbu Sepeda Murah Cuma Sejuta

      Recent Comments

      Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

      Archives

      • November 2026
      • Oktober 2026
      • September 2026
      • Agustus 2026
      • Juli 2026
      • Juni 2026
      • Mei 2026
      • April 2026
      • Maret 2026
      • Februari 2026
      • Januari 2026
      • Desember 2025
      • November 2025
      • Oktober 2025
      • September 2025
      • Agustus 2025
      • Juli 2025
      • Juni 2025
      • Mei 2025
      • April 2025

      Categories

      • Dunia
      • Esports
      • Market
      • Olahraga
      • Sepakbola
      Faktual News
      • Home
      • Redaksi
      • Pedoman Media Siber
      • Privacy Policy
      • Disklaimer
      • Kontak
      • Tentang Kami
      © 2026 faktual.news | KR Network

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.