Faktual.news – Polemik mengenai istilah "APBN tekor" yang kerap mencuat di tengah masyarakat akhirnya mendapat tanggapan tegas dari pemerintah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap bahwa defisit anggaran merupakan sebuah kerugian bagi negara. Menurutnya, logika bisnis yang mengedepankan konsep untung dan rugi tidak dapat disamakan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam konferensi pers terkait laporan APBN Kita yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Suahasil menekankan bahwa struktur anggaran negara memang sejak awal dirancang dengan posisi defisit. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai instrumen untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebutuhan belanja bagi seluruh lapisan masyarakat.
"APBN itu tidak ada urusannya dengan untung dan rugi. APBN adalah instrumen belanja untuk kepentingan masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Suahasil dengan lugas. Ia menjelaskan bahwa penggunaan istilah "tekor" sering kali disalahartikan sebagai kegagalan finansial, padahal dalam konteks kebijakan fiskal, defisit adalah bagian dari desain perencanaan yang terukur.
Ia menambahkan bahwa meskipun pendapatan negara mungkin lebih rendah dibandingkan total belanja, hal tersebut bukanlah sebuah kerugian materiil bagi negara. Defisit merupakan strategi untuk memastikan roda ekonomi dan layanan publik tetap berjalan optimal. Dengan kata lain, negara sengaja mengalokasikan dana lebih untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun harus menanggung defisit anggaran.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, hingga akhir Oktober 2026, defisit APBN tercatat berada di angka Rp379,3 triliun. Jika dikonversikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, angka tersebut setara dengan 1,47 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada selisih antara pendapatan dan belanja, rasio defisit masih berada dalam batas yang terkendali.
Dari sisi pendapatan, negara telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp2.618 triliun hingga akhir Oktober 2026. Capaian ini merepresentasikan sekitar 83 persen dari total target pendapatan tahunan, dengan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 23,9 persen secara tahunan. Di sisi lain, realisasi belanja negara telah menyentuh angka Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Menjelang penghujung tahun, Suahasil memprediksi bahwa laju belanja negara akan semakin kencang pada bulan November dan Desember. Percepatan ini dipicu oleh upaya penyelesaian berbagai kontrak kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Meskipun percepatan belanja ini diperkirakan akan memengaruhi posisi keseimbangan primer, pemerintah optimis bahwa pengelolaan fiskal tetap berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
