Faktual.news – Pemerintah terus mengakselerasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh penjuru tanah air. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran untuk program ambisius ini telah menyentuh angka fantastis, yakni mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Tren pengeluaran negara untuk program ini menunjukkan grafik yang terus menanjak secara signifikan sejak awal tahun. Jika menilik rekam jejak bulanan, pada bulan Agustus penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp134,19 triliun. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp153,19 triliun pada bulan September, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di angka Rp173,2 triliun pada bulan Oktober.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangannya pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, mengonfirmasi bahwa realisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia menekankan bahwa kenaikan penyerapan ini berjalan beriringan dengan upaya perbaikan sistem yang dilakukan oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejak mulai bertugas pada bulan Juli, manajemen baru BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola program MBG di lapangan. Salah satu fokus utama reformasi ini adalah perbaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN melakukan pembaruan kontrak untuk mempertegas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, guna menghindari tumpang tindih wewenang.
Selain itu, pemerintah juga memperketat mekanisme verifikasi data di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan makanan bergizi tersebut benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran. Dalam hal perluasan jangkauan, BGN mengklaim telah berhasil mengaktifkan 1.500 SPPG baru. Unit-unit ini diprioritaskan untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta daerah-daerah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi.
Aspek keamanan pangan juga menjadi sorotan utama dalam transformasi ini. Untuk menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak, BGN kini mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tidak hanya itu, inovasi kecil namun krusial seperti penerapan label batas waktu konsumsi pada wadah makanan (ompreng) juga mulai diterapkan untuk menjaga kesegaran pangan.
Menariknya, BGN juga tengah menguji coba sistem prasmanan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari program piloting. Saat ini, uji coba tersebut telah berjalan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi berbeda. Melalui sistem ini, diharapkan pengalaman makan siswa menjadi lebih edukatif dan menyenangkan.
Lebih jauh lagi, program MBG dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berganda. BGN menitikberatkan pada penggunaan rantai pasok bahan pangan lokal dan pemberdayaan tenaga kerja di sekitar lingkungan sekolah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Suahasil Nazara pun memberikan apresiasi atas berbagai langkah reformasi yang dilakukan BGN demi menjaga kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.
