Faktual.news – Pemerintah tengah menyiapkan langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kebijakan terbaru yang sedang digodok, kepatuhan pajak akan dijadikan sebagai syarat mutlak bagi setiap pegawai negeri jika ingin mendapatkan promosi jabatan maupun kenaikan golongan.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa aturan ini bertujuan untuk memastikan seluruh elemen aparatur negara memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Jika seorang ASN terbukti belum melaporkan atau belum menuntaskan kewajiban pajaknya, maka karier mereka dipastikan akan terhambat.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati," tegas Bimo saat memberikan keterangan dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa mekanisme teknis dari aturan ini nantinya akan melibatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Setiap ASN yang mengajukan proses promosi atau eselonisasi wajib menunjukkan dokumen tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah patuh pajak. Kebijakan ini rencananya akan diresmikan melalui surat keputusan bersama yang melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
Meskipun detail mengenai waktu peluncuran resmi belum dirinci, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat basis data perpajakan nasional. Dengan melibatkan empat hingga lima menteri terkait, aturan ini diharapkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan menyeluruh di seluruh instansi pemerintahan.
Selain membahas mengenai nasib karier ASN, Bimo juga menyoroti adanya temuan terkait ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi adanya praktik manipulasi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Salah satu modus yang ditemukan adalah penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam laporan SPT tahun pajak 2025.
Praktik ilegal ini mengakibatkan status pajak yang seharusnya menunjukkan nilai "kurang bayar" berubah menjadi "nihil". Hal ini secara langsung merugikan negara karena mengurangi nilai pajak yang seharusnya diterima oleh kas negara.
Menanggapi temuan tersebut, DJP tidak tinggal diam. Pihak otoritas pajak telah mengirimkan surat elektronik (email) secara serentak kepada para wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan tersebut. Uniknya, DJP menggunakan pendekatan behavioural insights atau pendekatan psikologi perilaku dalam mengirimkan pesan pengingat (reminder) kepada para wajib pajak.
Pendekatan ini dirancang agar komunikasi yang disampaikan terasa lebih personal, sederhana, dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan sukarela, sehingga wajib pajak merasa tergerak untuk segera melakukan pembetulan SPT tanpa harus merasa terintimidasi secara berlebihan, namun tetap menyadari konsekuensi hukum yang ada. Melalui langkah ini, pemerintah berharap integritas sistem perpajakan nasional dapat terus terjaga.
