Faktual.news – Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyiapkan langkah strategis untuk menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Melalui penerapan kebijakan Global Minimum Tax (GMT) atau pajak minimum global sebesar 15 persen, Indonesia bertekad untuk mengambil kembali hak pemajakan yang selama ini hilang akibat praktik pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah.
Kebijakan ambisius ini rencananya akan mulai diberlakukan secara efektif pada September 2026. Sasaran utamanya adalah perusahaan multinasional berskala besar yang memiliki pendapatan konsolidasi grup di atas 750 juta euro atau setara dengan kurang lebih Rp15,17 triliun per tahun. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Indonesia dalam memperkuat kedaulatan fiskal di kancah internasional.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap entitas bisnis global yang beroperasi di tanah air memberikan kontribusi yang adil. Menurutnya, perusahaan multinasional tidak boleh lagi memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antarnegara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.
"Indonesia berkomitmen mulai September 2026 untuk mengambil hak pemajakan sebesar 15 persen atas perusahaan multinasional yang peredaran usahanya mencapai ambang batas tersebut," ungkap Bimo dalam sebuah pertemuan di Bogor, Jawa Barat.
Selama ini, banyak perusahaan global memanfaatkan skema perpajakan yang kompleks untuk menekan beban pajak mereka di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha domestik yang harus patuh pada aturan pajak nasional yang berlaku. Dengan adanya standar minimum 15 persen, pemerintah berharap tercipta level bermain yang setara (level playing field) antara pemain global dan pengusaha lokal.
Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pemetaan terhadap entitas yang akan terdampak. Hasilnya cukup signifikan, di mana ditemukan 37 perusahaan induk dalam negeri dengan 1.721 perusahaan anak. Sementara untuk entitas luar negeri, tercatat ada 1.717 entitas induk dengan 4.688 entitas anak yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak, baik induk maupun anak perusahaan, untuk mulai berkoordinasi terkait kebijakan ini.
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa kebijakan GMT ini juga bertujuan untuk menghentikan fenomena race to the bottom. Fenomena ini merujuk pada persaingan tidak sehat antarnegara yang saling berlomba menurunkan tarif pajak demi menarik investasi asing. Dengan adanya standar global, negara tidak perlu lagi "berperang" tarif, melainkan fokus pada kualitas layanan dan kepastian hukum.
Pendapatan dari pajak perusahaan raksasa ini nantinya akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional. Dana tersebut sangat krusial untuk membiayai fasilitas publik seperti sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan demikian, perusahaan yang meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia juga turut bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya.
