Faktual.news – Rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk mengekspor energi listrik ke negara tetangga, Singapura, kini menemui titik krusial. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proyek strategis ini tidak akan berjalan begitu saja tanpa jaminan keuntungan bagi tanah air.
Bahlil secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya syarat utama agar ekspor listrik ini mendapatkan restu pemerintah adalah kesepakatan harga yang menguntungkan. Menurutnya, kalkulasi harga bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa kekayaan energi nasional tidak dijual dengan harga murah yang merugikan negara.
Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Bahlil menekankan pentingnya prinsip saling menguntungkan dalam setiap kerja sama internasional. Ia memberikan peringatan keras agar proses negosiasi harga tidak terganggu oleh berbagai kepentingan atau upaya lobi yang tidak sehat. Salah satu poin yang disoroti adalah peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita tidak bisa. Karena itu saya minta Danantara tidak boleh dilobi agar harga bisa turun," tegas Bahlil dengan nada lugas.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan perhitungan yang sangat mendalam terkait proposal harga yang diajukan oleh pihak Singapura. Pemerintah tidak ingin keputusan strategis ini berubah hanya karena adanya tekanan dari pihak tertentu atau upaya lobi yang bertujuan untuk menekan harga jual listrik Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki prioritas yang jauh lebih besar, yakni ketahanan energi domestik. Ia menegaskan bahwa sebelum memikirkan pasar ekspor, pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh kebutuhan listrik masyarakat di dalam negeri telah terpenuhi dengan stabil dan mencukupi.
"Selama harganya cocok dan mereka mengikuti harga kita, tentu sangat memungkinkan. Tapi jika harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan kebutuhan listrik untuk dalam negeri," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas ini. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kesepakatan besar antara Indonesia dan Singapura yang dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin negara tersebut.
Meskipun peluang kerja sama ini terbuka lebar sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, Bahlil mengingatkan bahwa kedaulatan energi adalah harga mati. Indonesia tidak akan membuka keran ekspor jika pasokan listrik nasional masih dalam tahap pemenuhan. Dengan demikian, kepentingan nasional tetap menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan energi yang diambil oleh pemerintah.
