Faktual.news – Praktik nakal dalam distribusi bantuan pangan pemerintah kini mulai terkuak ke permukaan. Perum Bulog baru saja membongkar sebuah modus penyalahgunaan beras subsidi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam skandal ini, beras subsidi yang seharusnya didistribusikan dalam kemasan kecil untuk masyarakat, diduga kuat dikemas ulang menjadi karung berukuran 50 kilogram untuk keuntungan pribadi.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa temuan ini bermula dari kecurigaan terhadap pola pemesanan yang tidak wajar oleh salah satu mitra. Seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog diduga melakukan pemesanan dalam jumlah fantastis, yakni sebanyak 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut. Jika ditotal, pelaku diduga telah menyedot stok beras subsidi sebanyak 8 ton hanya dalam waktu singkat.
"Dua hari berturut-turut pesannya 4 ton. Nah, ini makanya lagi kami sedang dalami," tegas Rizal dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan mengenai penangkapan pelaku pengemasan ulang atau repacking beras SPHP. Penyelidikan dimulai dari penggerebekan di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, yang kemudian berkembang hingga ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Melalui pelacakan nomor polisi truk pengangkut, rekaman CCTV kantor Bulog DKI Jakarta, serta pemeriksaan dokumen surat jalan, pihak Bulog berhasil mengidentifikasi pelaku.
Pihak Bulog mengidentifikasi pelaku berinisial RH, seorang wiraswasta yang tercatat sebagai mitra resmi RPK Bulog sejak Agustus 2024. Mengingat besarnya potensi kerugian negara dan penyalahgunaan hak masyarakat, Bulog telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur untuk menyerahkan RH agar diproses secara hukum.
Rizal menjelaskan bahwa secara regulasi, kuantum pemesanan beras SPHP untuk setiap mitra RPK adalah sekitar 2 hingga 4 ton dalam satu kali pesan. Secara umum, penjualan mencapai 4 ton dalam satu minggu sudah dianggap sangat tinggi. Oleh karena itu, pemesanan 4 ton dalam dua hari berturut-turut dianggap sebagai anomali yang sangat mencurigakan.
Menindaklanjuti temuan ini, Bulog mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat terkait untuk mencegah penghilangan barang bukti. Sebanyak enam pegawai di wilayah DKI Jakarta, mulai dari tingkat kantor wilayah hingga bagian teknis, telah dinonaktifkan sementara. Selain itu, dua pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga turut dinonaktifkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
"Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya kan nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak," tambah Rizal.
Saat ini, Bulog telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran beras pemerintah di seluruh Indonesia. Satgas ini akan melakukan audit menyeluruh terhadap mitra RPK yang memiliki pola pemesanan tidak wajar. Bulog juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal melalui layanan pengaduan BELLA (BULOG Intelligent Assistant).
