Faktual.news – Ambisi besar pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur fiskal negara kini tengah menghadapi tantangan yang cukup pelik. Hashim Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap rendahnya rasio penerimaan negara dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang digelar di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10), adik dari Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti ketimpangan yang mencolok. Saat ini, rasio penerimaan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertahan di angka yang cukup rendah, yakni hanya sekitar 12 persen. Angka ini dinilai sangat jauh jika disandingkan dengan capaian negara tetangga seperti Kamboja yang sudah menyentuh 18 persen, bahkan Vietnam yang telah melesat hingga ke level 23 persen.
Hashim menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang sangat spesifik dan ambisius. Pemerintah ingin dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia mampu menyamai standar penerimaan Kamboja, yakni di level 18 persen. "Inilah salah satu hal yang membuat kami sangat frustrasi. Mengapa? Karena tujuan Presiden adalah membawa rasio penerimaan negara kita mencapai level Kamboja," ungkap Hashim dengan nada serius.
Lebih lanjut, Hashim membedah akar permasalahan mengapa Indonesia seolah jalan di tempat dalam hal optimalisasi pendapatan negara. Menurut analisisnya, kendala utama bukan terletak pada kapasitas sumber daya manusia atau potensi ekonomi, melainkan pada ketiadaan kemauan politik (political will) yang kuat serta adanya resistensi yang masif dari pihak birokrasi. Ia menilai banyak upaya reformasi sistem perpajakan dan pendapatan yang terhambat karena adanya penolakan dari dalam sistem itu sendiri.
Ia memberikan contoh keberhasilan Kamboja sebagai bukti nyata. Kamboja mampu melakukan lompatan besar, dari yang sebelumnya hanya memiliki rasio 9 persen menjadi 18 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Keberhasilan tersebut, menurut Hashim, murni didorong oleh komitmen politik yang kuat untuk melakukan perubahan.
Mengutip data dari Bank Dunia, Hashim menekankan bahwa secara fundamental, Indonesia memiliki segala syarat untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian negara-negara tersebut. Ia menepis anggapan bahwa ada perbedaan kemampuan antarnegara secara rasial atau kapasitas intelektual. "Kita tidak lebih rendah secara rasial dibandingkan masyarakat Kamboja, dan mereka juga tidak lebih unggul dari kita. Kita seharusnya mampu melakukannya. Ini murni masalah kemauan politik," tegasnya.
Jika target jangka pendek untuk mencapai 18 persen berhasil diraih, pemerintah tidak akan berhenti di sana. Hashim memproyeksikan bahwa langkah berikutnya adalah mengejar ketertinggalan dari Vietnam untuk mencapai rasio 23 persen. Meski ia mengakui bahwa mengejar angka tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan proses yang tidak mudah, komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan penguatan kemauan politik tetap menjadi kunci utama.
