faktual.news – Sebuah gebrakan kontroversial datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terang-terangan mendukung gagasan pelarangan ekspor solar atau diesel. Langkah drastis ini diusulkan di tengah gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) di AS yang kini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Data dari American Automobile Association (AAA) menunjukkan, harga rata-rata solar di Negeri Paman Sam telah meroket hingga US$6,51 per galon, setara dengan sekitar Rp116 ribu per 3,7 liter.
Presiden Trump menegaskan bahwa ia telah menyerukan kepada timnya untuk mempertimbangkan penghentian ekspor solar. "Kita memproduksi banyak solar. Saya sudah menyampaikannya, sudah saya serukan kepada orang-orang saya," ujar Trump kepada awak media, sebelum pertemuan penting dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Ia mengaitkan usulan pembatasan ekspor ini dengan serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, yang menurutnya turut berdampak pada Rusia dan fluktuasi harga solar global. Trump juga berencana membahas solusi damai untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina dengan Zelenskiy.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji secara mendalam kelayakan kebijakan larangan ekspor solar ini, termasuk potensi dampaknya jika diterapkan secara penuh maupun parsial. Lonjakan harga solar di AS dan Eropa memang tak terhindarkan, dipicu oleh konflik di Ukraina dan Iran yang memangkas pasokan dari produsen besar seperti Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Isu kenaikan harga bahan bakar ini menjadi sorotan tajam bagi pemerintahan Trump menjelang pemilihan sela pada 3 November mendatang. Partai Republik berjuang keras untuk mempertahankan dominasi mereka di Kongres. Sejumlah kandidat Republik, termasuk Senator Alaska Dan Sullivan, secara vokal mendesak pembatasan ekspor solar, bahkan meminta penghentian sementara untuk mengisi cadangan bahan bakar menjelang musim dingin. "BBM Amerika seharusnya tetap untuk warga Amerika. Harga solar terlalu mahal," tegas Sullivan dalam pernyataannya. Selain BBM, harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya juga menjadi perhatian utama para pemilih. Departemen Pertanian AS sebelumnya telah mendesak Gedung Putih untuk mengambil tindakan terkait kenaikan harga solar.
Namun, rencana pelarangan ekspor solar ini justru menuai peringatan keras dari sejumlah pejabat energi dalam pemerintahan Trump sendiri. Menteri Energi Chris Wright khawatir bahwa larangan ekspor justru dapat memicu kenaikan harga bahan bakar di wilayah pesisir AS dan memperketat pasokan bagi negara-negara sekutu Eropa. Menurut Wright, kebijakan ini bisa menyebabkan kelebihan pasokan solar di kawasan Gulf Coast, yang pada gilirannya mendorong perusahaan penyulingan AS untuk mengurangi tingkat produksi, bahkan menekan produksi bensin. "Jika Anda mulai memasang hambatan pada arus perdagangan, Anda akan dengan cepat mengurangi produksi dan memiliki pasokan yang lebih sedikit. Kita membutuhkan lebih banyak pasokan, bukan lebih sedikit pasokan," jelas Wright.
Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum juga memperingatkan bahwa larangan ekspor belum tentu menurunkan harga minyak, bahkan berpotensi memicu tindakan balasan dari negara-negara pengekspor energi. Kelompok industri minyak AS pun menentang keras rencana tersebut. Presiden Texas Oil & Gas Association (TXOGA) Todd Staples menyatakan bahwa larangan ekspor dapat berdampak negatif pada lapangan kerja domestik dan ketersediaan pasokan bahan bakar di dalam negeri.
Secara global, pembatasan ekspor ini juga berpotensi mengguncang pasar Eropa. Meskipun secara teori dapat menekan harga solar sementara di kawasan Gulf Coast AS, pasokan di Eropa justru berisiko semakin menipis. Eropa secara struktural masih kekurangan solar dan sangat bergantung pada pasokan dari AS. Jim Mitchell, direktur analisis perdagangan minyak Wood Mackenzie, menegaskan bahwa kondisi ini akan sangat merugikan bagi sejumlah sekutu utama AS.
