faktual.news – Badan Gizi Nasional BGN mengambil langkah strategis yang mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru membuka seluruh dapur MBG yang telah dibangun. Prioritas utama kini adalah menata ulang tata kelola dan memastikan kualitas di atas kuantitas demi mencegah potensi masalah di kemudian hari.
Sudaryono menjelaskan, saat ini BGN sedang gencar menerbitkan regulasi internal serta melakukan pembenahan menyeluruh pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur MBG. Langkah tegas pun diambil, mulai dari penutupan sementara, pembekuan operasional, hingga pemberian sanksi bagi dapur yang terbukti belum memenuhi standar yang ditetapkan. "Kami harus fokus pada kualitas daripada jumlah. Mohon pengertiannya bagi mitra yang sudah siap, kami akan membuka secara bertahap," ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI.
Meski banyak daerah, termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur NTT, mendesak agar penyaluran MBG segera dimulai, BGN tetap pada pendiriannya. Pembukaan dapur baru akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh pembenahan tata kelola rampung. Wilayah 3T atau Tertinggal Terdepan Terluar seperti Papua Maluku dan NTT akan menjadi prioritas awal. Setelah itu, giliran aglomerasi di luar Jawa termasuk pesantren, baru kemudian kebutuhan di Jawa akan ditinjau.
Sudaryono memahami betul kekecewaan para mitra yang telah mengucurkan dana, bahkan ada yang sampai mengambil pinjaman bank untuk membangun SPPG. Namun ia menegaskan, jika pembukaan dapur dilakukan secara masif tanpa perbaikan tata kelola, hal itu justru akan memperparah dan memperluas masalah yang mungkin timbul. "Jika kita membuka tanpa perbaikan, itu sama saja menambah luasnya semesta masalah. Probabilitas masalah besar akan meningkat," katanya. Oleh karena itu BGN meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelesaikan penataan ini.
Dalam implementasinya BGN tidak akan melakukan belanja modal untuk kebutuhan tertentu. Mereka akan mengadopsi sistem yang sudah ada dan menerapkan pembagian berdasarkan zonasi. Terkait anggaran teknologi informasi IT BGN untuk tahun 2027, Sudaryono menjelaskan bahwa angka yang terlihat besar disebabkan adanya kebutuhan yang sebelumnya tercatat di Pusat Data dan Informasi Pusdatin. Menariknya anggaran Pusdatin justru mengalami penurunan tahun depan karena tidak ada lagi pengadaan besar. Anggaran sekitar Rp150 miliar lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan dan lisensi dasar.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. BGN telah berkoordinasi intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk memperkuat pengawasan. Pendekatan pencegahan akan menjadi kunci utama dalam memastikan makanan yang disalurkan aman dan berkualitas. Pembagian porsi anggaran dengan BPOM dari total anggaran BGN yang mencapai sekitar Rp500 miliar juga sedang dibahas, tanpa mengurangi tugas pokok BPOM lainnya.
Sudaryono optimistis bahwa dengan 97 persen anggaran BGN dikonversikan menjadi bantuan pemerintah dalam bentuk MBG dan 3 persen sisanya untuk operasional, program ini dapat berjalan sukses. "Dengan sistem yang ada, penerapan teknologi, pengawasan ketat, serta kolaborasi apik dengan BPOM Kementerian Kesehatan dinas kesehatan daerah dan literasi gizi di sekolah, kami yakin ini akan terlaksana dengan baik," pungkas Sudaryono.
