faktual.news – Harga minyak mentah global kembali menyentuh angka psikologis 100 dolar AS per barel pada Rabu 9 September 2026. Angka ini menandai level tertinggi sejak Juli 2026 dan memicu kekhawatiran serius di pasar. Pemicunya adalah eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang mengganggu pasokan di Timur Tengah. Minyak Brent tercatat 10134 dolar AS per barel dan West Texas Intermediate WTI 9655 dolar AS per barel pada Kamis 10 September 2026. Lonjakan ini langsung menyorot kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Indonesia dalam menopang subsidi energi.
Meskipun demikian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN masih memiliki bantalan yang cukup untuk merespons kenaikan harga minyak dunia. Purbaya menyatakan pemerintah belum berencana menambah kuota subsidi energi saat ini. Namun ia menekankan pentingnya terus memantau pergerakan harga minyak untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.
Seberapa tangguh sebenarnya APBN Indonesia menghadapi gejolak ini Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menjelaskan bahwa dengan harga minyak Brent 100 dolar AS per barel ruang fiskal yang tersisa menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB adalah sekitar 386 triliun rupiah. Yayan memperkirakan bahwa dengan tambahan beban sekitar 79 triliun rupiah per bulan cadangan ini cukup untuk menahan tekanan selama kurang lebih lima bulan.
Untuk sisa tahun 2026 Yayan memastikan APBN masih aman sehingga harga BBM subsidi tidak perlu dinaikkan. Namun ia mengingatkan pemerintah untuk mulai menyusun strategi fiskal tahun depan. Tahun 2027 diprediksi menjadi periode krusial karena ruang fiskal akan semakin menipis. Yayan juga menyoroti ancaman ganda yang sering terabaikan yaitu jika kenaikan harga minyak dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Indonesia membeli minyak menggunakan dolar AS sementara subsidi dibayarkan dalam rupiah. Kombinasi ini dapat melipatgandakan beban fiskal hingga 23 kali lipat dari dampak kenaikan harga minyak saja. Menjaga stabilitas kurs rupiah sama pentingnya dengan mengendalikan harga minyak.
Yayan menambahkan bahwa jika tren harga 100 dolar AS per barel ini berlangsung lama pemerintah tidak bisa lagi menganggapnya sebagai guncangan sementara. Kondisi ini harus diperlakukan sebagai perubahan asumsi dasar fiskal secara fundamental. APBN memang memiliki fleksibilitas melalui peningkatan penerimaan migas dan manajemen belanja jika lonjakan harga bersifat sementara. Namun tekanan akan sangat berat jika harga 100 dolar AS menjadi rata-rata dalam jangka panjang.
Sementara itu Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution ISEAI Ronny P Sasmita berpendapat jika subsidi energi membengkak pemerintah harus melakukan penataan ulang prioritas anggaran secara ketat. Ronny menekankan bahwa pos belanja yang harus dikorbankan pertama kali bukanlah program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melainkan pos-pos belanja pemerintah dengan multiplier ekonomi yang rendah. Tambahan beban hingga 30 triliun rupiah masih bisa ditutup dari efisiensi belanja. Di atas angka itu pilihannya adalah menambah utang atau mempertajam sasaran subsidi.
Ronny mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati dalam memangkas anggaran. Program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi motor penggerak ekonomi seperti bantuan sosial dan belanja modal tidak boleh menjadi korban utama. Mengenai batas harga yang perlu diwaspadai Ronny menyebut pemerintah memiliki patokan sendiri yaitu asumsi harga minyak Indonesia ICP di bawah 100 dolar AS per barel atau setara Brent di kisaran 103 dolar AS. Saat ini Brent berada di 100 dolar AS tepat di ambang batas. Janji untuk menahan harga BBM subsidi realistis di bawah ambang ini. Namun jika bertahan di atasnya pemerintah harus berutang atau mengorbankan belanja lain.
Lebih lanjut Ronny menyoroti bahwa kebijakan penajaman sasaran subsidi yang diwacanakan pemerintah memiliki dampak penghematan yang terbatas. Langkah ini lebih berfungsi untuk menjaga keadilan distribusi daripada menjadi penyelamat utama anggaran negara. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kelompok mampu hanya akan menghasilkan penghematan yang relatif kecil dibandingkan dengan skala lonjakan beban fiskal saat harga minyak menembus 100 dolar AS per barel. Penajaman sasaran memang penting untuk keadilan namun bukan solusi utama untuk menyelamatkan anggaran dalam skala yang dibutuhkan.
