faktual.news – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan pencapaian signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Lebih dari 33 ribu ton material sisa bencana, termasuk lumpur, sampah, dan puing-puing lainnya, telah berhasil disingkirkan dari berbagai wilayah terdampak. Langkah masif ini bertujuan mempercepat proses rehabilitasi lingkungan serta mengembalikan fungsi fasilitas publik dan layanan dasar masyarakat.
Data terbaru hingga 9 Agustus 2026 menunjukkan total 33.163 ton material telah dievakuasi. Operasi pembersihan skala besar ini menyasar daerah-daerah krusial seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya, di mana tim gabungan dengan alat berat dikerahkan tanpa henti untuk mempercepat proses evakuasi.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan lumpur menjadi prioritas utama dalam fase pascabencana ini. "Sedimentasi dan timbunan lumpur merupakan salah satu permasalahan besar sejak awal bencana, khususnya di Aceh Tamiang. Pembersihan cepat sangat vital agar warga bisa kembali beraktivitas normal dan lingkungan dapat segera dipulihkan," ujarnya dalam keterangan pada Senin 10 Agustus.
Selain pengangkutan material, Kementerian PUPR juga fokus pada pembersihan sarana umum. Sebanyak 650 lokasi fasilitas publik dan 68 kawasan permukiman telah tuntas dibersihkan dari lumpur, sampah domestik, dan sisa-sisa bencana yang menghambat aktivitas warga.
Infrastruktur sanitasi dan pengelolaan limbah juga tak luput dari perhatian. Dari 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak bencana, lima di antaranya telah rampung direvitalisasi, sementara lima lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Kabar baiknya, seluruh 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sempat terdampak kini telah berfungsi kembali sepenuhnya.
Pemulihan infrastruktur dasar lainnya, seperti sistem penyediaan air minum, jaringan jalan, jembatan, dan sarana sumber daya air, terus dikebut sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak di lapangan, memastikan Aceh bangkit lebih cepat.
