faktual.news – Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Ia mengungkapkan bahwa potensi perikanan Indonesia mengalami kerugian kolosal, mencapai sekitar Rp200 triliun setiap tahun akibat praktik pencurian oleh negara-negara lain. Kondisi ini, menurut Zulhas, merupakan cerminan dari keterbatasan daya saing yang dihadapi oleh para nelayan di Tanah Air.
Zulhas menjelaskan, informasi ini diperoleh dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono menyebutkan bahwa ikan-ikan dari perairan Indonesia kerap dijarah oleh nelayan dari Vietnam, Thailand, India, dan Jepang. Perbedaan signifikan dalam ukuran armada penangkapan menjadi akar masalahnya; kapal-kapal asing jauh lebih besar dan modern dibandingkan milik nelayan Indonesia.
"Jika nelayan kita tak berdaya, seperti yang disampaikan Pak Trenggono, kekayaan laut kita bisa lenyap hingga lebih dari Rp200 triliun setiap tahunnya, dijarah oleh Vietnam, Thailand, India, dan Jepang," ujar Zulhas dalam acara peluncuran buku "Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul" di JCC Senayan, Jakarta, belum lama ini. Ia menambahkan, kemakmuran ekonomi negara-negara tersebut memungkinkan mereka memiliki kapal-kapal raksasa, sementara nelayan lokal hanya mengandalkan perahu kecil yang jangkauannya terbatas.
Persoalan nelayan, lanjut Zulhas, tidak hanya sebatas kemampuan menangkap ikan. Lebih dari itu, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam hal posisi tawar di pasar. Tanpa dukungan dan kekuatan negosiasi yang memadai, hasil tangkapan mereka seringkali dihargai rendah. "Seberapa pun rajinnya nelayan kita, jika tidak punya daya tawar dan pendukung, harganya tetap murah. Kalau tidak, ikan akan busuk," tegasnya.
Dampak dari kondisi ini sangat luas, merembet hingga ke kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemiskinan menjadi bayang-bayang yang tak terhindarkan, membatasi akses keluarga nelayan terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar pangan. "Ini baru bicara nelayan, belum lagi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Jika nelayan tidak dibantu beras atau bantuan tunai, anak-anak mereka sulit sekolah dan makan," papar Zulhas.
Menyikapi kompleksitas ini, pemerintah tidak akan menggarap seluruh sektor pangan secara serentak. Zulhas memaparkan bahwa program kemandirian pangan akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari komoditas yang menjadi prioritas utama. "Kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Dimulai dari beras, jagung, lalu akan berlanjut ke gula, garam, kemudian ikan. Daging mungkin belakangan karena tidak mudah. Tapi kalau ikan, kita pasti bisa," jelasnya.
Dalam upaya mengembangkan sektor perikanan, Zulhas juga menyoroti kemajuan budidaya ikan salin di berbagai negara seperti Vietnam dan Tiongkok. Pemerintah sendiri berencana membangun sekitar 40 ribu kawasan tematik. Namun, implementasi program ini masih terganjal oleh ketersediaan bibit dan pakan ikan yang memadai.
Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan agar setiap kecamatan mampu mencapai kemandirian pangan dan menjamin terpenuhinya gizi masyarakat. "Perintah Presiden jelas, setiap kecamatan harus mandiri pangan. Tidak boleh ada gizi buruk, agar generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan unggul," imbuhnya.
Zulhas mengakui bahwa mewujudkan 40 ribu kawasan tersebut memerlukan ekosistem pendukung yang terintegrasi. Ketersediaan lahan dan air saja tidak cukup. "Lahan dan air memang ada, tapi jika kita membangun 40 ribu kawasan, itu berarti setiap satu atau dua desa memiliki satu. Pertanyaannya, dari mana bibit ikannya? Dan bagaimana dengan pakannya? Ini adalah satu ekosistem yang belum sepenuhnya siap," pungkasnya, menekankan perlunya solusi komprehensif.
