Faktual.news – Dunia ketenagakerjaan di Indonesia bersiap menghadapi transformasi besar terkait jaminan hak pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan skema baru yang akan mengubah cara perusahaan menyisihkan uang pesangon. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah memperkenalkan konsep Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang dikelola langsung oleh lembaga negara.
Langkah revolusioner ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) benar-benar mendapatkan hak finansial mereka tanpa hambatan. Selama ini, banyak kasus di mana pekerja kesulitan menagih pesangon saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau pailit. Dengan adanya DCP, uang pesangon tidak lagi hanya menjadi janji di atas kertas, melainkan aset nyata yang tersimpan aman di lembaga pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa aturan ini dirancang untuk melindungi ekosistem kerja secara menyeluruh. Perlindungan ini mencakup seluruh fase kehidupan pekerja, mulai dari sebelum mulai bekerja, saat masa aktif bekerja, hingga saat mereka sudah tidak bekerja lagi.
"Jika dana cadangan pesangon ini sudah dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan ada lagi cerita pekerja yang terkena PHK namun tidak mendapatkan hak dasarnya, yaitu pesangon," ungkap Indah dalam sebuah sosialisasi baru-baru ini.
Mekanisme ini mewajibkan perusahaan untuk mulai menghitung potensi kewajiban pesangon sejak pertama kali mengangkat karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perusahaan harus menyisihkan likuiditasnya dan menyetorkannya ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Namun, perusahaan tidak perlu panik, karena masa transisi telah diberikan. Berdasarkan Pasal 321 UU No. 27 Tahun 2026, kewajiban penyediaan dana ini paling lambat mulai berlaku pada 28 Oktober 2027.
Secara teknis, dana tersebut bersumber dari aset perusahaan yang dicadangkan dalam neraca keuangan setiap tahunnya. Uniknya, meskipun dana tersebut berasal dari aset pengusaha, setelah disetorkan ke lembaga pemerintah, dana tersebut akan dicatat sebagai aset milik pekerja yang bersangkutan. Pengelolaan dana ini pun akan sangat ketat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan.
Terkait pencairan, jika terjadi PHK, lembaga pemerintah akan membayarkan dana tersebut langsung kepada pekerja. Jika ternyata dana yang terkumpul belum mencukupi hak pesangon yang seharusnya, maka perusahaan wajib menutupi kekurangannya. Sebaliknya, jika ada kelebihan dana setelah hak pekerja terpenuhi, sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan.
Namun, perlu dicatat bahwa aturan ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Bagi perusahaan besar yang melanggar aturan ini, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif yang berat, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian alat produksi, hingga pembekuan izin usaha secara total. Dengan aturan baru ini, diharapkan kepastian hukum bagi buruh di Indonesia semakin kuat dan terjamin.


