Faktual.news – Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyusun strategi besar untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Salah satu langkah paling ambisius yang tengah disiapkan adalah pembentukan konsorsium koperasi guna mengambil alih aset PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) atau yang lebih dikenal sebagai KB Bank. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk menghidupkan kembali marwah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), yang secara historis merupakan milik induk-induk koperasi sebelum akhirnya bertransformasi menjadi KB Bank di bawah kendali perusahaan asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa rencana ini bukan sekadar langkah bisnis biasa, melainkan upaya mengembalikan aset yang dulunya merupakan milik komunitas koperasi kepada pemilik aslinya. Dalam sebuah diskusi bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11), Ferry menjelaskan bahwa akar sejarah Bukopin sangat erat kaitannya dengan gerakan koperasi di tanah air.

"Kami berencana ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kokmin karena secara historis, bank ini dulunya dimiliki oleh induk-induk koperasi," tutur Ferry. Ia pun meminta dukungan dari berbagai pihak agar rencana pembentukan konsorsium koperasi ini dapat berjalan lancar, sehingga pengelolaan aset tersebut nantinya bisa kembali ke tangan koperasi untuk kemaslahatan anggota.
Tidak hanya fokus pada sektor perbankan, Kemenkop juga tengah melakukan transformasi besar-besaran di sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Ferry mengonfirmasi bahwa kementeriannya telah mengambil alih Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang. Institusi tersebut kini telah dialihkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kemenkop. Transformasi ini bertujuan untuk melahirkan manajer-manajer koperasi profesional yang siap mengelola bisnis skala besar secara modern dan kompetitif.
Ferry menegaskan bahwa cakupan kerja kementeriannya sangat luas. Ia menekankan bahwa tugas seorang Menteri Koperasi tidak hanya terbatas pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tetapi juga mencakup pembinaan terhadap lebih dari 130 ribu koperasi yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Koperasi-koperasi ini bergerak di berbagai lini, mulai dari sektor produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan.
Salah satu fokus utama Kemenkop saat ini adalah memperkuat posisi koperasi di sektor industri perkebunan. Kemenkop mendorong koperasi yang mengelola lahan kelapa sawit dengan luas antara 5.000 hingga 9.000 hektare untuk mulai membangun pabrik crude palm oil (CPO) secara mandiri. Langkah nyata telah terlihat dengan peresmian pabrik CPO milik koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
"Dalam waktu dekat, tepatnya pada bulan Desember, akan ada enam koperasi lagi yang akan memiliki pabrik CPO mereka sendiri," tambah Ferry.
Target jangka panjang dari program ini adalah menciptakan kemandirian industri dari hulu ke hilir. Jika tahun depan sudah terbentuk belasan pabrik CPO milik koperasi, Kemenkop berencana untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu membangun kilang (refinery) minyak goreng. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi minyak goreng yang nantinya dapat didistribusikan langsung melalui jaringan KDKMP ke masyarakat luas.


