Faktual.news – Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kedaulatan energi di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 yang berlangsung di Manila, Filipina, pada 15-17 November 2026, Indonesia resmi mengambil langkah strategis dengan bersiap menandatangani Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) terkait ASEAN Power Grid (APG).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, hadir mewakili pemerintah Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam momen krusial tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya integrasi infrastruktur energi antarnegara anggota ASEAN.
Bahlil menegaskan bahwa dukungan penuh Indonesia terhadap proyek ASEAN Power Grid didasari oleh visi jangka panjang mengenai ketahanan energi kawasan. Menurutnya, interkoneksi sistem kelistrikan antarnegara tidak hanya akan memperkuat stabilitas pasokan energi, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi baru bagi seluruh negara yang terlibat.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan ini akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan serta tetap menghormati regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara," tegas Bahlil dalam keterangan resminya.
Program ASEAN Power Grid sendiri merupakan salah satu agenda prioritas dalam kerja sama energi di bawah payung ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) untuk periode 2026-2030. Melalui jaringan transmisi yang terintegrasi ini, sistem ketenagalistrikan di seluruh Asia Tenggara akan saling terhubung. Target utamanya adalah menciptakan pasokan listrik yang lebih andal, efisien, dan mampu mengatasi ketimpangan distribusi energi di kawasan.
Sebelum mencapai tahap penandatanganan MoU ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan matang. Komitmen ini sebenarnya telah ditegaskan sejak Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026 lalu. Pemerintah menyadari bahwa integrasi lintas negara memerlukan landasan hukum yang kuat di tingkat domestik.
Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan penataan regulasi di dalam negeri agar siap menyambut arus interkoneksi listrik tersebut. Bahlil menjelaskan bahwa persiapan regulasi ini dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain aktif yang siap secara teknis maupun hukum.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," tambahnya.
Setelah MoU ini resmi berlaku, implementasi teknis dari ASEAN Power Grid akan dikelola oleh sejumlah satuan tugas (task force) di bawah naungan ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja dari setiap satuan tugas tersebut dijadwalkan untuk dipaparkan pada KTT ASEAN ke-49 bersama dengan dokumen kerja sama energi lainnya.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan jaringan listrik bersama yang mampu memperkuat ketahanan energi di Asia Tenggara, dengan menempatkan Indonesia sebagai mitra yang aktif, setara, dan berperan strategis dalam menjaga stabilitas energi kawasan.
