Faktual.news – Indonesia tengah berada di ambang peluang besar dalam peta ekonomi hijau dunia melalui pengembangan pasar karbon nasional. Untuk memastikan momentum ini tidak terbuang percuma, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Karbon, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal pertumbuhan ekosistem ini. Langkah strategis ini diambil melalui pendampingan intensif kepada sektor swasta serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Manajer Rumah Karbon, Wahyu Marjaka, menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem karbon di tanah air sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara regulasi pemerintah dan kesiapan pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan keberlanjutan tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak mampu diterjemahkan ke dalam implementasi konkret di lapangan oleh perusahaan-perusahaan.

"Kami merasa perlu melakukan pertemuan intensif dengan para pelaku usaha. Tujuannya agar substansi kebijakan yang telah disusun pemerintah dapat terkoneksi dengan baik dengan implementasi di tingkat perusahaan," ujar Wahyu dalam keterangan resminya.
RKKIK sendiri bukanlah pemain baru dalam isu iklim. Platform ini telah hadir sejak Oktober 2023 sebagai penyedia layanan konsultasi terkait Nationally Determined Contributions (NDC) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Memasuki Juni 2026, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memberikan napas baru bagi platform ini dengan memperkuat fokus pada aspek pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi yang lebih luas.
Salah satu instrumen utama yang disiapkan RKKIK untuk menjembatani kebutuhan industri adalah Climate Clinic. Melalui wadah ini, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan pendampingan teknis agar mampu mengembangkan proyek karbon yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga layak secara komersial. Selain itu, terdapat pula National Carbon Forum yang dirancang sebagai ruang temu strategis bagi pemilik proyek, investor, pembeli karbon, hingga para pembuat kebijakan.
Percepatan pasar karbon ini menjadi krusial bagi Indonesia guna menjaga daya saing di pasar global. Saat ini, dunia internasional semakin menuntut produk-produk yang memiliki jejak emisi rendah. Jika Indonesia gagal mengelola potensi karbonnya, kita berisiko tertinggal dalam rantai pasok global yang semakin hijau.
Menariknya, minat dunia internasional terhadap potensi karbon Indonesia sudah mulai terlihat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa proyek-proyek berbasis nilai ekonomi karbon di Indonesia kini tengah menjadi incaran utama para investor global.
"Dalam kunjungan kami ke London Climate Week beberapa waktu lalu, terlihat sangat jelas bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dicari oleh para investor hijau," ungkap Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Daya tarik Indonesia ini didorong oleh besarnya potensi proyek ramah lingkungan yang dikelola secara terintegrasi. Melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON yang digagas bersama OJK, pemerintah berupaya menciptakan transparansi dan kepastian hukum yang menjadi kunci utama bagi masuknya aliran modal asing ke sektor karbon Indonesia.


